nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Sekda Jatim Dipanggil KPK untuk Penyidikan Ketua DPRD Tulungagung

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 31 Juli 2019 10:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 31 337 2085794 mantan-sekda-jatim-dipanggil-kpk-untuk-penyidikan-ketua-dprd-tulungagung-TUXOhMDZ1Q.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018 yang menyeret Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

Sejalan dengan pengusutan itu, KPK memanggil dua saksi pada hari ini yaitu, ‎mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur (Jatim), Ahmad Sukardi dan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dwi Yuniawati.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan SPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga: Anggota DPRD dan Sekda Tulungagung Diperiksa KPK

Selain memanggil dua saksi, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam perkara ini.

KPK sendiri telah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Ilustrasi

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini