nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemberantasan Korupsi Belum Maksimal, Pukat UGM Soroti 3 Hal Ini

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 31 Juli 2019 06:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 31 337 2085703 pemberantasan-korupsi-belum-maksimal-pukat-ugm-soroti-3-hal-ini-lJviu8tYev.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui pemerintah belum berhasil memberantas praktik korupsi. Hal itu dikatakannya terkait penetapan tersangka terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil dalam kasus korupsi untuk kedua kalinya.

Merespons hal itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha, mempertanyakan efektivitas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Operasi tangkap tangan (OTT) tahun ini oleh KPK lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya pertanyaannya apakah efektif?" kata Yuris kepada Okezone, Rabu (31/7/2019).

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Internasional, kata Yuris, dalam 3 tahun terakhir Indonesia berada di skor 37-38. Stagnannya skor tersebut, menurutnya, menandakan tidak efektifnya pemberantasan korupsi. Menurutnya ada 3 faktor penting untuk memberantas korupsi.

"Pertama UU soal pemidanaan korupsi. Dari dulu kita sudah punya RUU Perampasan Aset di dalamnya mengatur merampas aset dari koruptor," ucapnya.

Kedua, tambah dia, soal perdagangan pengaruh dalam terjadinya korupsi. "Ada pasal perdagangan pengaruh sebetulnya, tapi di Indonesia belum diadopsi, " katanya.

  Ilustrasi

Ia mengatakan, dari dulu perdagangan pengaruh sudah masuk dalam RUU Tipikor, tapi tidak pernah disentuh. “Artinya faktor utamanya soal kebijakan penegakan hukum policy yang belum diadopsi dengan baik,” ucapnya.

Faktor lain, lanjut Yuris, menggalakkan LHKPN bagi mereka yang wajib melapor.


Baca Juga : Jusuf Kalla Akui Belum Berhasil Berantas Korupsi

"Ini salah satu sumber pencegahan korupsi. Nah sejauh ini belum efektif. Meski ada aturan soal sanksi, biasanya pemerintah atau lembaga yang terkait belum tegas terhadap anggotanya melaporkan LHKPN," kata dia.

"Padahal dalam kasus suap misalnya itu kan bisa dilihat laporan LHKPN-nya. Apabila dilaporkan secara baik dan benar. Jadi, ini belum maksimal," tuturnya.


Baca Juga : Ulangi Perbuatan Korupsi, Bupati Kudus Terancam Hukuman Mati

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini