JK soal Izin FPI: Dakwah Silakan, tapi Tak Bisa Menolak Pancasila

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 30 Juli 2019 22:31 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 30 337 2085626 jk-soal-izin-fpi-dakwah-silakan-tapi-tak-bisa-menolak-pancasila-ID2YRhdel5.jpg Wapres Jusuf Kalla (Okezone)

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan Front Pembela Islam (FPI) harus melengkapi semua syarat yang diminta jika ingin izin organisasinya diperpanjang oleh pemerintah. Ada 10 syarat yang harys dipenuhi, termasuk mengakui Pancasila.

Hal itu disampaikan JK terkait belum diperpanjangnya izin ormas FPI oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah masa berlakunya habis pada 20 Juni 2019.

“Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh (izinnya diperpanjang),” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapresm Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Menurutnya pemerintah tidak berlaku diskriminasi dalam memproses perpanjangan izin ormas, namun tetap mengacu kepada mekanisme sesuai perundang-undangan yang belaku.

"Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan. Tapi kalau menolak Pancasila pasti itu tidak bisa," ujar JK.FPI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, izin FPI belum diperpanjang karena masih dievaluasi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), setelah organisasi itu mengajukan lagi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas di Kemendagri.

Baca juga: FPI Tegaskan Isu Kepulangan Habib Rizieq Dibarter Pembubaran Ormasnya Hoaks!

"Tim Dirjen kami masih melakukan evaluasi terhadap setiap ormas yang mengajukan SKT baru atau perpanjangan izin," kata Tjahjo di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Izin FPI Belum Diperpanjang, Mendagri: Tunggu Hasil Evaluasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan warning atau peringatan untuk membubarkan setiap ormas yang tidak sesuai dengan pancasila. Termasuk ormas Front Pembela Islam (FPI).‎

"Pak Jokowi kan memberikan warning saja, ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," kata.

Menurut Tjahjo, Jokowi tidak mempermasalahkan soal latar belakang ormas yang ada di Indonesia. Asalkan, ormas tersebut sejalan dengan ideologi negara dan tidak bertentangan pancasila.

"Silakan ormas mau ormas keagamaan mau sifatnya sosial apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten. Termasuk track recordnya selama ini," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan setiap ormas agar taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia menegaskan siap membubarkan ormas yang dianggap melawan ideologi negara.

Pada 2018, pemerintahan Jokowi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang mendorong terbentuknya pemerintah khilafah Islamiyah. Pemerintah menyatakan HTI melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

“Pak Jokowi kan memberikan warning saja, ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," kata Tjahjo meniru pesan Jokowi.

“Silakan ormas mau ormas keagamaan mau sifatnya sosial apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten. Termasuk track recordnya selama ini." (sal)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini