nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JK: Azwar Hasan Bukan Pendukung Gerakan Radikal Islam

Amril Amarullah, Jurnalis · Selasa 30 Juli 2019 15:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 30 337 2085464 jk-azwar-hasan-bukan-pendukung-gerakan-radikal-islam-lVBn3nwdMl.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Ist)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Azwar Hasan, Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk masa bakti 2019-2022 bukan merupakan pendukung gerakan radikal Islam. 

"Azwar itu bukan orang radikal, dia itu orang baik, orang yang moderat. Justru Azwar meredam orang yang memiliki keinginan macam-macam," ujar Wapres JK ketika ditanya terkait sosok Azwar Hasan dengan kegiatan radikal Islam, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: JK: PNS Harus Melayani, Bukan Dilayani

Seperti diketahui Azwar Hasan merupakan salah satu Komisioner KPI yang baru saja dipilih DPR untuk menjabat masa bakti 2019-2022. Terpilihnya Azwar menimbulkan polemik karena dianggap mendukung gerakan Islam radikal dengan bergabung dalam Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam di Makassar.

Ilustrasi 

Menurut JK, organisasi tersebut bukan organisasi radikal Islam. Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam Makassar merupakan kumpulan berbagai ormas Islam di Makassar seperti NU, Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam lainnya yang menginginkan syariat Islam ditegakkan.

"Dia (Azwar Hasan) memang pernah menjabat sebagai sekretaris (sekjend) di organisasi itu. Organisasi itu hanya mengingikan syariat Islam ditegakkan, tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada unsur radikalisme disana," ungkap JK.

Baca Juga: Menteri LHK Paparkan Penanganan Lahan Bekas Tambang ke Wapres JK 

Ia menambahkan makna dalam menjalankan Syariat Islam itu sederhana sehingga tidak ada unsur radikalisme.

"Syariat Islam itu seperti menjalankan puasa, menjalankan salat, bahkan setiap hari kita mengenakan baju yang pantas untuk orang lain itu Syariat Islam, jadi tidak ada unsur radikal disana," ujar JK.

Kecuali ada unsur pemaksaan dalam penegakkan Syariat Islam hal tersebut tidak dibenarkan. "Kecuali ada penangkapan orang yang tidak salah, nah itu salah. Ini kan orang puasa atau tidak puasa tidak ada yang masuk penjara toh," katanya.

Ia menambahkan, setiap orang yang berjuang melaksanakan syariat Islam belum tentu terpapar radikalisme dan tidak perlu diambil tindakan hukum. "Orang yang berjuang menjalankan syariat Islam merupakan orang biasa seperti Pak Syafruddin (Menteri PANRB) menjalankan syariat Islam dengan puasa senin-kamis. Jadi, Azwar merupakan orang biasa-biasa saja dan lembaga itu juga lembaga biasa saja tidak beringas," tutur JK.

Ia meminta masyarakat tidak alergi dengan Syariat Islam karena pada dasarnya setiap umat muslim telah menjalankan dan menegakkan Syariat Islam dengan menjalankan ibadah.

(Ari)

Berita Terkait

JK Wapres

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini