nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jusuf Kalla Akui Belum Berhasil Berantas Korupsi

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 30 Juli 2019 15:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 30 337 2085451 jusuf-kalla-akui-belum-berhasil-berantas-korupsi-5eNzOVNGLV.jpg Jusuf Kalla (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengakui pemerintah dan lembaga antirasuah belum berhasil memberantas korupsi menyusul ditangkapnya Bupati Kudus Muhammad Tamzil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui KPK telah mentapkan Tamzil sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kudus tahun anggaran 2019. Ternyata, Tamzil bukanlah yang pertama terjerat dalam praktik rasuah di negeri ini. Penetapan tersangka di KPK merupakan yang kedua kalinya.

"Jadi pertama kita belum berhasil. Semua institusi kita, pemerintah, KPK, belum berhasil betul untuk menelan atau menyelesaikan masalah-masalah korupsi ini dan ternyata orang pejabat yang belum insyaf gitu," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Tamzil pernah terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasaran pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Kala itu, Tamzil ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus pada September 2014.

Jusuf Kalla

Baca Juga: JK Ingatkan Potensi Kerawanan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Pada Februari 2016, Tamzil divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kalla menuturkan, jika eks narapidana kasus korupsi kembali melakukan perbuatannya, maka oknum tersebut memang belum insyaf. Karena itu, ia yakin proses hukum akan menyesuaikan apa yang dilakukannya.

"Masalahnya tergantung apa yang diperbuat. Jadi jangan kita tidak ingin menjadikan hukum semacam pembalasan, tapi menghukum sesuai dengan apa yang ia buat, jadi dilihat dari sisi itu. Berbuat lagi tentu kena hukum lagi," ucap dia.

Kalla mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum Tamzil kepada mekanisme yang berlaku. Ia yakin keputusan hakim akan menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang diduga dilakukan pelaku.

"Ya tergantung hukum. Kalau memang hukum dua kali lebih berat ya (silakan). Tapi tidak bisa langsung hukuman mati dengan hanya 250 juta. Bukan di situ. Tergantung hukumnya. Tergantung hakim. Kita tidak bisa mengahakimi orang dari luar. Gitu kan. Tapi bahwa dia tidak insyaf ya benar-benar. Tapi sesuai hukum lah. Perbuatannya aja," ucap dia.

Dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Kudus, Tamzil diduga menerima suap Rp250 juta dari Akhmad Sofyan melalui Agus Soeranto. Dan uang tersebut digunakan Bupati Tamzil untuk melunasi utang mobil Terrano miliknya.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima suap, Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11‎ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Akhmad Sofyan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini