nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Koopssus TNI Resmi Dibentuk, Polri Bicara soal Kekuatan Sinergitas

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 30 Juli 2019 14:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 30 337 2085439 koopssus-tni-resmi-dibentuk-polri-bicara-soal-kekuatan-sinergitas-ir3eQxv0wr.jpg Koopssus TNI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan satuan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Nantinya, tim itu akan bertugas untuk menanggulangi adanya ancaman aksi terorisme di Indonesia maupun luar negeri.

Pembentukan Koopssus merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tugas dan fungsinya dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI. Perpres tersebut diundangkan pada 9 Juli 2019.

Menanggapi itu, Polri memberikan dukungan terkait terbentuknya satuan dari prajurit terbaik tiga matra TNI itu. Dengan adanya satuan itu, Korps Bhayangkara meyakini bahwa akan terciptanya sinergitas yang baik untuk menanggulangi aksi terorisme.

"Kaitannya dengan implementasi koordinasi dan sinergitas di lapangan itu dalam rangka untuk satu mungkin untuk preventif strike atau lakukan strike," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: Panglima: Koopssus TNI Bertugas Atasi Aksi Terorisme 

Koopssus

Dedi memastikan, dibentuknya satuan elite TNI itu tidak mengurangi kadar tugas pokok dari tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Dalam menangani aksi terorisme, sejauh ini Polri dan BNPT yang menjadi leading sector dalam penindakan.

Tetapi, TNI juga memiliki peran penting dan keterlibatan dalam mengantisipasi segala bentuk kejahatan terorisme. Hal itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Selain operasi militer, penanggulangan terorisme TNI nantinya akan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni penangkal, penindak dan sebagai pemulih.

Baca Juga: Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto Resmikan Tim Komando Khusus TNI 

Dedi menambahkan, keterlibatan peran TNI akan diperlukan apabila terdapat suatu kasus dalam skala besar. Misalnya, penyanderaan di area publik, moda transportasi termasuk ancaman-ancaman di kedutaan negara sahabat.

"Itu dari rekan TNI yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang penindakan. Hal tersebut kami lakukan di dalam operasi khusus contohnya operasi penangkapan kelompok Ali Kalora di Poso," ujar Dedi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini