nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gubernur Jabar Minta Izin Mendagri Nonaktifkan Iwa Karniwa

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 30 Juli 2019 14:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 30 337 2085415 gubernur-jabar-minta-izin-mendagri-nonaktifkan-iwa-karniwa-2HK1hkeeYg.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Iwa Karniwa akan langsung dinonaktifkan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat, dalam waktu dekat. Rencana penonaktifan tersebut dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka pengembangan kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta. 

Penonaktifan Iwa terungkap setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghubungi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tadi malam. Tjahjo menceritakan bahwa Ridwan Kamil meminta izin untuk menonaktifkan Iwa Karniwa sebagai Sekda Jabar.

"Semalam Gubernur Jabar minta izin untuk mem-Plh-kan Sekda agar tidak terganggu kegiatan sekda sehari-hari dalam rangka membantu Gubernur," kata Tjahjo saat menyambangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia, di Ja‎lan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Meikarta, Sekda Jabar Iwa Karniwa Janji Kooperatif 

Iwa

Tjahjo kemudian mempersilakan Ridwan Kamil untuk mengambil keputusan tersebut. Ridwan Kamil, kata Tjahjo, berhak menentukan orang yang akan menggantikan sementara posisi Iwa Karniwa di Pemprov Jabar.

"Saya mengizinkan silakan itu kewenangan Pak Gubernur untuk menunjuk plh-nya siapa stafnya yang di eselon 2 yang ada, supaya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari di pemda," ucapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin megaproyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang.

Baca Juga: KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Meikarta, Nama Sekda Jabar Terseret 

Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta. Uang tersebut berasal dari PT Lippo Cikarang.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini