nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eks Presdir PT Lippo Cikarang dan Sekda Jabar Jadi Tersangka Baru Suap Meikarta

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 29 Juli 2019 19:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 29 337 2085141 eks-presdir-pt-lippo-cikarang-dan-sekda-jabar-jadi-tersangka-baru-suap-meikarta-GOAnV0xIqg.jpg ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

"Sejak 10 Juli 2019, KPK melakukan penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Menurut Saut, Bartholomeus turut serta bersama-sama dengan mantan petinggi Lippo Group, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, Fitra Djaja Purnama dan sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang ‎mendekati mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin untuk mengurus Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.

Awalnya, PT Lippo Cikarang Tbk mengajukan IPPT seluas 143 hektar untuk proyek Meikarta. Pihak Lippo Cikarang kemudian meminta bantuan Neneng Hasanah untuk memuluskan IPPT tersebut. Neneng menyanggupi permintaan PT Lippo Cikarang dan meminta agar berkomunikasi dengan orang dekatnya.

Ilustrasi Meikarta

Untuk memuluskan IPPT‎, Neneng Hasanah Yasin meminta adanya sejumlah uang 'pelicin' dari PT Lippo Cikarang. Bartholomeus selaku petinggi PT Lippo Cikarang menyanggupi permintaan tersebut dan akan memberikan uang untuk pengurusan IPPT

Kemudian, Neneng menandatangi IPPT seluas 846.356 m2 untuk pembangunan komersial area berupa apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, dan perkantoran kepada PT Lippo Cikarang.

Baca Juga: KPK Isyaratkan Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Proyek Meikarta

Baca Juga: Soal Tarif Jual-Beli Jabatan di Pemkab Kudus, KPK: Agak Mirip Kasus Sebelumnya

PT Lippo Cikarang atas persetujuan Bartholomeus selanjutnya menyerahkan uang kepada Neneng Hasanah Yasin dengan total Rp10,5 miliar. Uang tersebut diserahkan kepada Neneng lewat orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

"Tersangka BTO diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp10,5 miliar," ujar Saut.

Sementara itu, Iwa Karniwa diduga telah menerima uang suap sebesar Rp900 juta dari mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. Uang tersebut masih berkaitan dengan proyek pembangunan Meikarta.

Uang tersebut diduga berasal dari PT Lippo Cikarang untuk memuluskan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tahun 2017.

"Pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang kepada Neneng Rahmi dan kemudian, pada sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK dengan total Rp900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," terang Saut.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.

‎Sedangkan Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini