nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembentukan Pansel KPK Dikritik karena Dinilai Tak Transparan, Ini Jawaban Istana

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 29 Juli 2019 11:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 29 337 2084857 pembentukan-pansel-kpk-dikritik-karena-dinilai-tak-transparan-ini-jawaban-istana-SJe3WXe1Ci.jpg Pratikno.

JAKARTA - Mensesneg Pratikno menjamin pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK dilakukan secara transparan dan terbuka untuk semua pihak. Dia membantah kritikan kepada pansel yang disebut tidak membuka keppres pembentukan pansel capim KPK ke publik.

"Loh dari awal kan kami sudah declare siapa saja anggota panselnya. Ya isi keppres pansel ya isinya cuma memutuskan nama ini-ini sebagai anggota pansel. Dan anggota pansel kan terpublikasi," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Pratikno akan kembali mengecek isi keppres pembentukan capim KPK setelah adanya gugatan dari LBH Jakarta. "Saya akan cek ya. Itu isinya sederhana sekali, (tentang) pembentukan pansel," ujarnya.

Pratikno juga menjamin kemandirian dan netralitas anggota Pansel Capim KPK. Selain itu, kata dia, para anggota pansel juga juga profesional dalam bekerja.

"Kami saja dari dulu, enggak berani. Dulu rapat pansel dulu di sini, kalau saya satu lift saja enggak berani. Kami jaga betul netralitas dan kami percaya kompetensi dan profesionalitas pansel yang dibentuk Presiden," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil yang dimotori LBH Jakarta akan menggugat Pansel capim KPK. Pasalnya, keppres tentang pembentukan pansel dinilai sengaja ditutup hingga timbul dugaan melo¬loskan figur yang melanggar kode etik.

Pansel Capim KPK.

Anggota Pansel Capim KPK

Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, pihaknya sudah menyurati Kementerian Sekretaris Negara untuk meminta salinan Keputusan Presiden Nomor 54/2019 sebagai dasar Presiden Jo¬kowi membentuk Pansel KPK. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan kepres tersebut hanya ditujukan ke pihak yang ditunjuk.

"Nah, ini jawabannya (surat KPK) kita ditolak, alasannya itu permohonan infor¬masi publik keppres tersebut 'bersama ini kami beri tahukan bahwa permohonan saudara tidak dapat kami penuhi, karena berdasarkan keputusan presiden dimaksud antara lain menyebutkan salinan keppres tersebut disampaikan masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai¬mana mestinya. Maka keputusan presiden tersebut hanya dapat diberikan kepada yang masing-masing yang tersebut dalam ke¬anggotaan panitia seleksi tersebut’," kata Nelson.

Nelson membandingkan keppres penun¬jukan Pansel KPK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dapat diakses publik. Dia kini mempertanyakan sikap Kemensesneg yang dianggap tertutup mengenai keppres itu, padahal semestinya dapat diakses publik.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti be¬berapa nama capim KPK yang lolos, tapi belum melaporkan Laporan Harta Keka¬yaan Pejabat Negara (LHKPN). Menu¬rut Feri, dalam UU KPK diwajibkan pela¬poran LHKPN.

Jika ada nama lolos, tetapi belum lapor, Feri menilai ada cacat prosedur dalam proses seleksi capim KPK. Selain itu, ia menduga ada setting-an terkait capim KPK selanjut¬nya.

Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ra¬ma¬dhana menyoroti nama-nama capim KPK yang lolos pernah terlibat melanggar etik di KPK. Serta ada nama-nama capim KPK yang dipertanyakan rekam jejaknya.

Kurnia mencontohkan, misalnya, rekam jejak pegawai KPK yang pernah mendapat sanksi etik, ada beberapa hakim yang pernah memvonis ringan, serta ada advokat yang pernah membela koruptor. Dia meminta pansel KPK mencari capim KPK yang benar-benar berintegritas.

1
2

Berita Terkait

Pansel KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini