nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bertemu Mendikbud, Ombudsman Paparkan Dugaan Maladministrasi PPDB 2019

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 26 Juli 2019 13:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 26 337 2083852 bertemu-mendikbud-ombudsman-paparkan-dugaan-maladministrasi-ppdb-2019-fI9hNOuMRq.jpg Ombudsman dan pihak Mendikbud (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan rapat bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan pihak perwakilan Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri), pada hari ini. Rapat yang dilakukan secara tertutup itu untuk membahas penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019‎.

Ombudsman sendiri mengaku menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB 2019 yang menggunakan sistem zonasi. Dugaan maladministrasi tersebut terungkap setelah Ombudsman melakukan pemantauan terhadap PPDB sistem zonasi dalam beberapa waktu belakangan.

"Ombudsman RI menemukan telah terjadi dugaan maladministrasi pada pelaksanaan PPDB tahun 2019," kata Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi usai melakukan rapat bersama di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019).

Baca Juga: Area Parkir Pria dan Wanita Dipisah, Warga Depok Mengadu ke Ombudsman

Sekolah

Suadi memaparkan ada sejumlah poin dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB 2019. Temuan dugaan maladministrasi tersebut meliputi‎ tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tim verifikasi atau validasi untuk calon siswa di sejumlah SMP daerah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Bengkulu.

Kemudian, terdapat intervensi pejabat daerah dalam PPDB di Jawa Timur dan Bali‎. Selanjutnya, terdapat calon peserta didik yang menumpang nama di Kartu Keluarga penjaga sekolah, temuan itu terjadi di Jawa Barat.

Tak hanya itu, ‎Ombudsman juga menemukan calon peserta didik anak guru yang diterima di luar jalur PPDB sesuai ketentuan. Hal itu ditemukan terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. Terjadi juga ‎pungutan liar penerimaan PPDB di Jawa Barat.

Selain itu, penyelenggaraan PPDB SMA di NTT, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat ditemukan tidak menggunakan sistem zonasi. Terdapat temuan juga ketidaksesuaian titik kordinat di Jambi dan Bali pada sistem jaringan online.

"Terakhir, adanya temuan permintaan sumbangan Rp600.000 kepada calon peserta didik terjadi di Kalimantan Barat," ungkap Suadi.‎

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini