KPK Periksa Pejabat Adhi Karya soal Korupsi Pembangunan Jembatan di Riau

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 25 Juli 2019 10:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 25 337 2083334 kpk-periksa-pejabat-adhi-karya-soal-korupsi-pembangunan-jembatan-di-riau-nmDA2JVyKj.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan‎ terhadap Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya Persero, IR Wiyono, Kamis (25/7/2019).

Sedianya, Wiyono akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan‎ Waterfront City di Kampar, tahun anggaran 2015-2016. Dia diperiksa untuk tersangka Adnan (AN).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/7/2019).

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AND) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

Gedung KPK

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (put)

(amr)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini