nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri LHK Paparkan Penanganan Lahan Bekas Tambang ke Wapres JK

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 23 Juli 2019 21:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 23 337 2082749 menteri-lhk-paparkan-penanganan-lahan-bekas-tambang-ke-wapres-jk-dfRX4YbFat.jpg Menteri LHK, Siti Nurbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menilai, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sangat serius akan menangani kerusakan lingkungan yang sudah lama tidak tertangani. Karena di dalamnya banyak aspek, termasuk soal government pertambangan dan law enforcement serta termasuk dalam hubungan pusat dan daerah.

Siti Nurbaya mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (23/7/2019) usai dipanggil Wapres Jusuf Kalla bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, serta Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan permasalahan bekas lahan tambang-tambang yang berizin maupun tidak.

“Kami mendapatkan arahan dari Bapak Wapres dan akan ditindak lanjuti secara lebih mendalam lagi,” tambah Siti.

Menteri LHK

Menteri Siti mengungkapkan, ketika dahulu menjabat Sekjen Departemen Dalam Negeri, dirinya mengetahui secara persis bahwa salah satu bench mark hubungan pusat dan daerah ialah bagaimana soal sumber daya alam dan lingkungan ini dikelola.

Pada kesempatan itu Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pengaturan pemulihan lahan eks tambang merupakan persoalan mendesak. Sejumlah banjir dalam skala besar seperti di Konawe dan Samarinda akibat lahan tambang yang tidak dipulihkan.

"Manfaat yang diperoleh dari tambang itu jauh lebih besar kerusakannya, korban rakyat dari pada apa yang diperoleh rakyat. Yang terjadi rakyat kecil kena [dampaknya], penambang yang ambil manfaat. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla

Lebih lanjut Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, mengenai penanganan kerusakan lingkungan hidup, langkah-langkah sistematis telah disiapkan dan dilaksakan sebaik-baiknya oleh KLHK . Sebab soal lingkungan hidup menyangkut daerah dan masyarakat.

“Maka, salah satu diantaranya dalam upaya mengatasi merkuri,” kata Siti.

Siti Nurbaya menyatakan, pemerintahan Presiden Jokowi dan Kementerian LHK secara bertahap dan konseptual menangani masalah-masalah lingkungan yang rekatif berat dan sudah sangat lama tidak tertangani. Soal limbah media, limbah, merkuri, lubang pasca tambang dan sangat banyak.

“Bisa dikatakan puluhan tahun tidak ditangani dan Presiden serta Wapres memerintahkan untuk ditangani dan kita tangani secara bertahap dan sistematis. Saya sangat paham bahwa tidak mudah, tapi yang penting kita mulai. Satu persatu masalah-masalah lingkungan yang berat kita selesaikan,” tegas Siti.

(kha)

Berita Terkait

JK Wapres

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini