nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Jangan Izin Dadakan ke Luar Negeri

Antara, Jurnalis · Selasa 23 Juli 2019 13:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 23 337 2082472 mendagri-tegaskan-kepala-daerah-jangan-izin-dadakan-ke-luar-negeri-Fdfxn0vlRk.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan penerbitan surat edaran terkait pengaturan perizinan dinas ke luar negeri bertujuan agar kepala daerah tidak mendadak mengajukan permohonan izin untuk berdinas ke luar Indonesia.

"Peraturan perizinan kepala daerah dan DPRD kunjungan kerja ke luar negeri sebatas pengaturan bahwa izin jangan mendadak, minimal 10 hari sebelumnya. Aturan yang dikeluarkan sekadar mengingatkan saja sebagaimana UU Pemda ada aturan dan mekanismenya," kata Tjahjo dalam pesannya, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Disindir Tjahjo Kumolo soal Pergi ke Luar Negeri, Begini Jawaban Anies Baswedan 

Ketentuan permohonan izin 10 hari sebelum tanggal keberangkatan tersebut bermaksud agar ada waktu bagi Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri terkait rombongan yang berdinas.

Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan ASN pemda yang akan ke luar negeri untuk menjalani pengobatan medis serta keperluan mendadak.

Baca juga: Soal Kunker Anies ke Luar Negeri, Pemprov DKI Sebut Sudah Izin Mendagri 

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan penerbitan surat edaran tentang permohonan izin perjalanan dinas luar negeri disebabkan adanya kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa meminta izin Kemendagri. Akibatnya, Tjahjo mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin. Kan tidak enak, kami ditanya Bapak Presiden, dan ini kan harus kontak dengan Kemenlu, dengan Setneg juga," kata Tjahjo usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

Mendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 099/5545/SJ perihal Pemberitahuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) waktu pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca juga: Wagub DKI Masih Kosong, Mendagri: Tak Ada Kewenangan Memaksa 

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Puspen Kemendagri)

Dalam SE tersebut disebutkan setiap kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan ASN pemda diminta mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri kepada Kemendagri 10 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini