Komisi III Akan Dengarkan Pandangan Seluruh Fraksi Soal Amnesti Baiq Nuril

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 23 Juli 2019 13:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 23 337 2082466 komisi-iii-akan-dengarkan-pandangan-seluruh-fraksi-soal-amnesti-baiq-nuril-xVyEHHEOko.jpg Foto Istimewa

JAKARTA - Komisi III DPR akan menggelar rapat pleno untuk membahas surat permohonan pertimbangan amnesti Baiq Nuril Maknun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik mengatakan, pihaknya baru akan mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi ihwal surat pertimbangan amnesti Baiq Nuril dari Presiden Jokowi pada pukul 13.00 WIB nanti.

"Belum tau, baru saja surat dibaca. Baru mau mulai rapat pleno, komisi III baru mengagendakan hari ini. Belum tau, fraksi kan ada 10," kata Erma saat berbincang dengan Okezone, Selasa (23/7/2019).

 Baca juga: Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Amnesti Baiq Nuril

Politikus Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu kecenderungan sikap fraksi-fraksi lain terkait amnesti Baiq Nuril. Ia bingung kenapa media terburu-buru menanyakan keputusan terhadap hal tersebut.

"Mana aku tau dari fraksi lain. Belum lah, baru saja suratnya dibahas hari ini. Kenapa kalian mau cepat cepat? Surat baru di bawa masuk ke komisi III, baru dibahas, Kejaksaan saja gak cepat-cepat mengeksekusinya, kenapa kalian mau cepat-cepat," tutur Erma.

 Nuril

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, pihaknya tak ada halangan untuk memberikan pertimbangan amnesti kepada Baiq Nuril sebagaimana dimintakan Presiden Jokowi.

"DPR tidak ada halangan pemberian amnesti tersebut, karena DPR sudah dari awal Presiden memberikan amnesti," jelasnya.

 Baca juga: DPR Bakal Rampungkan Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril Pekan Ini

Politikus PKS itu berujar agar pasal-pasal karet dalam Undang-undang ITE dapat dievaluasi. Jika beleid tersebut tak direvisi, ia khawatir akan banyak kasus seperti Baiq Nuril lainnya.

"Evaluasi UU ITE dan pasal karet. Kalau ini enggak dievaluasi maka nanti banyak Baiq Nuril yang terjerat. Dan dia banyak yang terjerat Presiden Jokowi harus juga ke depannya mengeluarkan amnesti lagi," ucap Nasir

Menurut informasi yang diterima Okezone, rapat internal Komisi III DPR terkait amnesti Baiq Nuril berlangsung sekira pukul 13.00 WIB, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat itu untuk menindaklanjuti keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa 16 Juli 2019 lalu yang memutuskan menugaskan Komisi III DPR membahas Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Nomor: R-28/Pres/07/2019. Surat Kepala Negara tersebut meminta pertimbangan DPR atas permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pihaknya sudah menerima dua surat dari Presiden Jokowi. Salah satunya terkait pertimbangan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut.

Kasus Baiq Nuril bermula kala dirinya dilaporkan oleh Kepala SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Muslim ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten asusila. Dia diketahui melakukan perekaman perbincangan atasannya itu untuk menghindari pelecehan yang dilakukan oleh pimpinannya.

Baiq Nuril lantas dianggap bersalah karena telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dinilai merekam dan menyebarkan percakapan yang bermuatan asusila atasannya itu. Atas hal itu, dirinya terancam menjalani hukuman penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp500 juta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini