KPK Periksa Kepala Cabang Waskita Karya Terkait Korupsi Pembangunan Jembatan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 23 Juli 2019 10:29 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 23 337 2082390 kpk-periksa-kepala-cabang-waskita-karya-terkait-korupsi-pembangunan-jembatan-lJxJ6XmqlV.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Cabang Riau Divisi Regional I PT Waskita Karya (Persero), Sanusi Hasyim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan‎ Waterfront City di Kampar, tahun anggaran 2015-2016.

Baca juga: Usut Korupsi Proyek Fiktif, KPK Periksa Direktur Keuangan Waskita Karya

Sedianya, Sanusi Hasyim akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan‎ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

 Korupsi

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

 Baca juga: Direktur Keuangan Waskita Karya Dipanggil KPK Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Dua tersangka tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AND) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

 KPK

Dalam perkara ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini