nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Rekonstruksi Aliran Suap untuk Politikus PAN Sukiman

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 22 Juli 2019 19:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 22 337 2082211 kpk-rekonstruksi-aliran-suap-untuk-politikus-pan-sukiman-5kzJsyulVr.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018 di rumah dinas Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PAN, Sukiman, pada hari ini.

Rekonstruksi tersebut diduga untuk mendalami pemberian suap untuk Sukiman terkait pengurusan dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018‎. Selain itu, rekonstruksi juga dibutuhkan untuk membuat terang alur peristiwa suap-menyuap dalam perkara ini.

"Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan karena ada kebutuhan di penyidikan untuk membuat semakin terang alur peristiwa dugaan pemberian dan penerimaan suap saat itu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Gedung KPK

Febri merincikan sejumlah lokasi yang menjadi tempat rekonstruksi di rumah dinas Sukiman. Rekonstruksi dilakukan di halaman depan dan belakang rumah, ruang tamu, ruang kerja, ‎hingga halaman masjid di belakang rumah dinas Sukiman.

Baca Juga: KPK Periksa Politikus PAN Sukiman Terkait Suap Pengurusan Anggaran

Dalam perkara ini, ‎KPK telah mencegah dua orang untuk berpergian ke luar negeri. Dua orang tersebut yakni, Anggota Komisi XI DPR, Sukiman dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba.

Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sukiman dan Natan dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 21 Januari 2019.

Sukiman diduga telah menerima uang suap sebesar Rp2,65 miliar dan USD22 ribu dari Natan terkait pengurusan ‎dana perimbangan untuk Kabupetan Pegunungan Arfak.

Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Dalam kasus ini, KPK telah lebih dulu menjerat anggota Komisi ‎XI DPR RI, Amin Santono; pihak swasta, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan dan Pendanaan Kawasan dan Pemukiman pada Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast.

Keempatnya ditangkap tangan KPK pada 4 Mei 2018, lalu. Keempatnya pun telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana yang berbeda-beda.

Baca Juga: KPK Datangi Komplek DPR untuk Rekonstruksi Kasus Suap Dana Perimbangan

Awalnya, kasus ini bermula saat pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ‎Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017, ke Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu). Kemudian, Natan bersama seorang pengusaha rekanan meminta bantuan ke Kemenkeu yang disinyalir merupakan Yaya Purnomo. Yaya Purnomo lantas meminta bantuan kepada Sukiman.

Diduga, Natan menyuap Sukiman untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini