nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penggugat Minta Pemerintah Taati Putusan MA

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Minggu 21 Juli 2019 16:24 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 21 337 2081694 penggugat-minta-pemerintah-taati-putusan-ma-lNkErvP2LQ.jpg Ilustrasi Kebakaran Hutan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penggugat Pemerintahan Jokowi sekaligus aktivis Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta pemerintah menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menolak kasasi soal kasus kebakaran hutan Kalimantan.

"Kami dapat kabar gembira bahwa MA telah memustuskan kasasi pemerintah ditolak. Artinya seluruh gugatan seharusnya sudah segera dieksekusi karena selama ini gugatan sudah panjang 3 tahun situasi kebakaran hutan masih mengancam," kata Arie di Kantor Walhi, Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Arie menyatakan bahwa selama ini upaya pemerintah dinilai belum maksimal dalam menghentikan kebakaran hutan hingga tak jarang menyebabkan kabut asap di Tanah Borneo.

"Jadi putusan-putusan itu harus segera dilakukan karena sifatnya kebijakan. Kami sarankan bagaimana hal-hal sifat urgent hari ini harus segera dieksekusi," paparnya.

Baca Juga: MA Segera Kirimkan Salinan Putusan Kasus Karhutla ke Jokowi

Kebakaran Hutan

Ia menambahkan, kasus kebakaran hutan masih menjadi momok menakutkan bagi warga Kalimantan. Apalagi, sambung dia, banyak kasus dari karhutla itu memang disengaja.

"Jadi jangan sebatas melakukan PK, ini kemenangan pemerintah juga. Saat ini Kalteng diselimuti kabut asap. Kami catat dari 1 Juli sampai 8 Juli ada 25 titik api dan kalau itu dibiarkan akan terus bertambah," tandasnya.

Sebelumnya, MA menolak permohinan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menterinya dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Karo Humas MA Abdullah mengatakan, putusan MA/Kasasi nomor 3555 K/Pdt/2019 pada pokoknya menolak kasasi dari negara Republik Indonesia, dan menguatkan putusan judex facti atau menguatkan fakta-fakta dari perkara tersebut.

"Inti pokok yang seharusnya disimpulkan adalah kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, sehingga wajib segera menanggulangi dan menghentikan bencana alam/kebakaran hutan yang mengancam jiwa raga dan harta benda warganya," kata Abdullah dalam keterangannya, Jumat 19 Juli 2019.

Adapun sebelumnya putusan Pangadilan Negeri Palangkaraya telah mewajibkan negara harus melindungi, hingga menanggulangi kebarakan hutan di Kalimantan.

Putusan PN itu teregister dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016. Para pihak penggugat Arie Rompas dkk dengan melawan Negara Republik Indonesia yang meliputi Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan DPRD Kalimantan Tengah.

Kemudian, Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan nomor 36/PDT/2017/PT PLK.

Abdullah menerangkan, gugatan warga negara/citizen law suit atas kebakaran hutan yang berlangsung semenjak tahun 1997, agar negara segera menanggulangi/menghentikan kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah.

Asapun amar kabul gugatan tersebut pada pokoknya negara memiliki kewajiban dalam penanggulangan/penghentian kebakaran hutan di wilayah tersebut.

"Dimana gugatan a quo demi kepentingan umum, diharapkan negara segera melakukan upaya dan atau tindakan yang diperlukan," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini