nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengajuan Perombakan Struktur DPP Tanpa Rapat Pleno, Golkar: Itu Langgar AD/ART

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Sabtu 20 Juli 2019 22:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 20 337 2081534 pengajuan-perombakan-struktur-dpp-tanpa-rapat-pleno-golkar-itu-langgar-ad-art-kLhKNfQVtx.jpg Politikus Golkar Lawrence Siburian. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar saat ini telah mengajukan surat permohonan untuk merombak struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurutnya, perombakan itu melanggar AD/ART lantaran diajukan tanpa melakukan rapat pleno. Seharusnya, kata dia, perombakan dan penentuan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) yang sejauh ini belum melewati rapat pleno.

"Pasti melanggar AD/ART itu akan terjadi gugat menggugat nanti di Mahkamah Partai atau pengadilan dan ujungnya perpecahan," kata Lawrence dalam diskusi Polemik MNCtrijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru' di D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Lawrence menyebutkan pelaksanaan Munas Golkar seharusnya dilaksanakan pada Oktober 2019. Namun, suasana kebatinan ketua umum Airlangga Hartarto yang ingin menyelenggarakan munas pada Desember 2019 tanpa menyelenggarakan rapat pleno juga menyalahi aturan.

"Sampai sekarang, enggak ada rapat pleno sudah sekian lama selesai Pilpres tidak ada pleno bahkan struktur diusulkan diubah. Ini artinya apa? Jangan-jangan takut kalau pleno, ada voting kalah. Sedangkan ini bertentangan dengan AD/ART dan ini akibat fatal bisa terjadi perpecahan, itu harus diselesaikan pertama," ujarnya.

Diskusi Polemik MNC Trijaya Berjudul Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru di D'Consulate Resto, Jakarta (foto: Puteranegara B/Okezone)

Dengan munculnya potensi perpecahan, Lawrence menyebut semangat Airlangga berbanding terbalik dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Mengingat, Jokowi telah berpesan agar Golkar damai.

"Sudah cukup terakhir NasDem yang lahir dari perpecahan Golkar," ucap Lawrence.

Di samping itu, kata Lawrence, sebagian aspirasi kader Golkar menyuarakan kealpaan Airlangga yang tidak menyentuh internal partai hingga ke akar rumput. Terlebih Airlangga tidak menyentuh elemen utama Golkar yang memiliki sepuluh organisasi sayap.

"Golkar bukan satu, tapi sepuluh kekuatan, ajaklah semua berbicara dan pilihlah terbaik," kata Lawrence.

Bahkan, Lawrence mengungkapkan, hingga sampai menjelang munas, Airlangga sama sekali belum terlihat merapatkan barisan internal Golkar di daerah. Dia juga melihat baik Airlangga dan orang di sekelilingnya tidak mau menggandeng seluruh elemen partai.

Di samping itu, kata Lawrence, Airlangga yang merangkap sebagai Menteri Perindustrian membuat partai menurun suara dan kursinya di parlemen. Waktu Airlangga untuk berjuang bersama kader hingga tataran ranting berkurang karena harus mengerjakan jabatannya sebagai menteri.

"Ketum itu harus urus partai dan urus rakyat yang milih partainya. Kedua dia harus mampu kelola partai ini dari Sabang smpai Merauke bahkan cabang di luar negeri sehingga rakyat cinta suka dan pilih," ucapnya.

Dia juga membandingkan era kepemimpinan Akbar Tanjung yang rela menginap di sejumlah daerah serta menemui kader di akar rumput untuk memenangkan Golkar. Sementara Airlangga tidak pernah melakikan itu sehingga target dan suara Golkar merosot.

Airlangga Hartarto (Foto : Syaiful Islam)

"Pak Airlangga kurang turun ke daerah dan tentu kami mau evaluasi. Tentu ada keberhasilan Airlangga artinya keberhasilan Airlangga paling tidak Golkar dapat suara 12 persen tapi itu turun ketika JK jadi Ketum dari Akbar Tanjung 21 persen turun ke 14 persen. Langsung JK ngomong munas dipercepat karena dia gagal dari 21 ke 14," kata Lawrence.


Baca Juga : Golkar Ajukan Perombakan Struktur DPP ke Kemenkumham

Sementara era Airlangga pada Pemilu 2019, kata Lawrence, kursi di parlemen dari 91 kursi berkurang menjadi 85 kursi. Sementara target Airlangga saat Pemilu 2019 adalah 110 kursi.

"Karena itu, kami perlu evaluasi. Bukan persoalan Airlangga-nya, tapi karena kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah memilih pemimpin, salah susun program, dan lain-lain. Karena pertarungan sesungguhnya 2024," tutur Lawrence.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini