nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Siapkan Langkah untuk Sjamsul Nursalim dan Istri, Jemput Paksa atau In Absentia?

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 19 Juli 2019 19:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 19 337 2081174 kpk-siapkan-langkah-untuk-sjamsul-nursalim-dan-istri-jemput-paksa-atau-in-absentia-m9UnQH53Hc.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang menyiapkan langkah selanjutnya terkait tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Langkah selanjutnya disiapkan lantaran pasangan suami-istri tersebut dinilai KPK tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum. Mereka tak pernah hadir ketika dipanggil oleh penyidik KPK.

"KPK akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut yang akan dilakukan terkait dengan dua kali ketidakhadiran tersangka ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Sjamsul Nursalim dan Istrinya Mangkir Pemeriksaan KPK

Kendati demikian, Febri tak menjelaskan secara rinci apa bentuk langkah selanjutnya tersebut, baik itu melakukan penjemputan paksa atau menerapkan In Absentia. Bila melakukan penjemputan paksa, maka KPK akan bekerjasama dengan pihak otoritas Singapura lantaran Sjamsul dan Itjih disinyalir menetap di negara itu.

Sjamsul Nursalim

Sedangkan In Absentia, lembaga antirasuah melakukan upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut. "Dua tersangka tidak hadir SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim)," ucap Febri.

Sjamsul dan istrinya disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul dan istrinya diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar Rp4,58 triliun.

Baca Juga: KPK Pampang Surat Panggilan Sjamsul Nursalim dan Istri di KBRI Singapura

Atas perbuatannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini