nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Komisaris Bank Jatim Dalami soal Informasi APBD Kabupaten Tulungagung

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 19 Juli 2019 19:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 19 337 2081154 kpk-periksa-komisaris-bank-jatim-dalami-soal-informasi-apbd-kabupaten-tulungagung-rksDb5CRmM.jpg Juru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Setiawan terkait kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tahun anggaran 2015-2018.

Budi yang kini menjabat Komisaris Bank Jatim itu dicecar oleh penyidik lembaga antirasuah terkait dengan Informasi anggaran provinsi untuk Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi ke kabupaten atau kota.

"Saksi diperiksa untuk tersangka SPO (Supriyono) terkait kasus TPK Suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Selain itu, penyidik KPK juga melakukan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang telah didapatkan saat penggeledahan di Jawa Timur sebelumnya.

"Sebelumnya, saksi pernah diperiksa di Surabaya dan hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan," ujar Febri.

Baca Juga: KPK Diduga Geledah Rumah Komisaris Bank Jatim, Ini Kata Gubernur Jatim

KPK

KPK telah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha. Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini