nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Target 3 Bulan Penyelesaian Kasus Novel, Istana Minta Kapolri 'Hati-Hati'

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 19 Juli 2019 17:52 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 19 337 2081121 jokowi-target-3-bulan-penyelesaian-kasus-novel-istana-minta-kapolri-hati-hati-OZX37mpjFA.JPG Novel Baswedan.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu tiga bulan ke Polri untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan agar proses penyelidikan kasus tersebut tidak kembali mengulang dari nol.

"Presiden memerintahkan yang 3 bulan kepolisian menyelesaikan itu, nanti kalau dibentuk TGPF lagi berangkat dari nol lagi, lama lagi, masyarakat percaya kepada tim yang saat ini lebih mendalami indikator awal, ya harapannya bisa terjawab," kata Moeldoko, Jumat (19/7/2019).

Moeldoko mengingatkan agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berhati-hati dengan waktu yang diberikan Kepala Negara tersebut. Meski demikian, ia tak merinci langkah apa yang dilakukan Jokowi bila Korps Bhayangkara tak mampu mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK tersebut.

"Hati-hati, Presiden sudah memberi waktu 3 bulan, bukan 6 bulan, kalau Kapolri 6 bulan, Presiden minta 3 bulan," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu membantah bila Jokowi meminta Polri mengungkap kasus tersebut sebelum pelantikan periode kedua jalannya pemerintahan. "Enggak ada kaitannya hanya karena Presiden ingin cepat saja," ujarnya.

Jokowi

Jokowi juga tak ingin membentuk TGPF karena menilai Tito Karnavian harus menuntaskan kasus tersebut.

"Kalau semua diambil alih Presiden, nanti ngapain yang di bawah? Presiden itu jangan dibebani hal teknis dong, nanti akan mengganggu pekerjaan-perkejaan strategis, teknis ada Kapolri, sampai tuntas!," tegasnya.

Menurut Moeldoko, dorongan pembentukan TGPF hanya desakan sekelompok orang saja lantaran ingin membangun opini publik. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan bukan negara persepsi.

"Itu persepsi yang dibangun oleh beberapa pihak, jangan kita berpresepsi, ini negara hukum bukan persepsi," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini