nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usai Diperiksa KPK, Rizal Ramli Paparkan Awal Mula Kasus BLBI

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 19 Juli 2019 16:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 19 337 2081074 usai-diperiksa-kpk-rizal-ramli-paparkan-awal-mula-kasus-blbi-nHz2aHk6S1.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Usai dimintai keterangan untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, Rizal Ramli memaparkan awal mula munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)‎.‎

"Pada saat krisis (1998). Krisis itu dipicu karena swasta-swasta Indonesia pada waktu itu utangnya banyak sekali. Ada satu Grup Sinarmas pada waktu itu sangat ekspansif terbitkan bon 8 miliar dolar ternyata tidak mampu bayar kuponnya. Jadi default yang lain-lainnya juga pada default utang pemerintah sama utang swasta," kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

‎Baca juga: KPK Pampang Surat Panggilan Sjamsul Nursalim dan Istri di KBRI Singapura

Rizal menjelaskan, karena membengkaknya utang, para pihak swasta mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup-grup perusahaan swasta itu sendiri. Jumlah pinjaman yang diberikan pun sangat besar, karena memang pada waktu itu belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta.

 Korupsi

Disisi lain, kata eks Menko Perekonomian itu, International Monetary Fund (IMF) juga memaksa pemerintah Indonesia menaikan bunga bank.‎

"Kemudian IMF menaikkan tingkat bunga Bank Indonesia. Naikin dari 18% ke 80%. Begitu itu terjadi (justru) banyak perusahaan-perusahaan enggak mampu bayar kan. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan ini dapat kredit dari bank, akhirnya bank nya collapse (goyang) semua, yang gede-gede semua. Akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik apa yang disebut dengan dana BLBI," papar Rizal.

 Baca juga: Kasus BLBI, KPK Panggil Rizal Ramli dan Sjamsul Nursalim untuk Diperiksa

Menurut Rizal, aliran dana BLBI ketika itu bernilai miliaran Dollar Amerika. Ketika kebijakan itu dikeluarkan, pasalnya Kurs Dollar ketika itu sekitar 10 ribu per dolar. ‎

Dikatakan Rizal, para bank-bank yang mendapat suntikan dana BLBI harus membayar utangnya secara tunai, tetapi terang Rizal, saat era BJ Habibie, ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.

"Esensinya utang ini harusnya tunai bayarnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya enggak usah bayar tunai tapi bayar aset. Nah kalau pengusahanya benar, lurus, dia serahkan aset yang bagus-bagus, tapi ada juga yang bandel kan, dibilangnya aset ini bagus padahal belum atau aset busuk atau setengah busuk atau belum clean and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tapi dimasukan sebagai aset," ungkap Rizal.

Ketika itu, sambung Rizal, BPPN meminta tolong Lehman Brothers, bank investasi raksasa asal Amerika, melakukan valuasi. Namun kata Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers cenderung sembrono.

"Lehman Brothers juga sembrono. Masa dalam waktu 1 bulan dia sudah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan sehingga banyak kasus-kasus di mana mengaku sudah serahkan aset segini kenyataannya tidak segitu," ucap Rizal.

Rizal mengatakan, bila BLBI tetap dianggap sebagai utang tunai, diprediksi pemerintah tak akan rugi karena jika tidak dibayar akan terus ada bunga. ‎

"Tapi karena dibayar dengan‎ aset, bisa masalah seperti sekarang," tutur Rizal.

 korupsi

Sementara itu, ketika dirinya diangkat menjadi Menko bidang Perekonomian, Keuangan dan Perindustrian tahun 2000, Rizal menyatakan langsung mempelajari kasus BLBI. Tetapi ternyata posisi pemerintah Indonesia lemah sekali secara hukum.

Karena itu dirinya membuat kebijakan agar semua konglomerat yang memiliki utang dengan pemerintah, dalam konteks BLBI harus menyerahkan personal guarantee.‎

"Artinya tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti dia, sampai cucu sampai anaknya sama cucunya nggak bisa lolos. Agar bargaining pemerintah Indonesia kuat," jelas Rizal.

Dalam hal ini, Rizal mengaku saat itu banyak pengusaha yang menolak aturan itu, tapi ia tetap berlakukan. Namun setelah Gus Dur tidak lagi jadi presiden, aturan tersebut kembali lagi seperti sebelumnya.

"Pemerintah Gus Dur jatuh diganti sama pemerintahan berikutnya, eh dibalikin lagi itu (soal) personal guarantee. Pemerintah Indonesia posisinya jadi lemah lagi jadi kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain itu masalahnya itu tadi. Pertama karena utang diubah jadi diganti dengan pembayaran aset, yang kedua posisi bargaining yang Indonesia dibikin lemah. Dibikin personal guarantee dicabut lagi," paparnya.

Oleh sebab itu, Rizal menyerahkan penuh penanganan kasus SKL BLBI ini kepada KPK. Rizal harap KPK segera tuntasi kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar itu.‎

"Kasus BLBI ini kan udah pulang tahun (bertahun-tahun) kasus Century udah berapa tahun? seperti buah di pohon harusnya sudah matang, dibikin mengkal terus dibikin macam-macam lah. Karena mungkin ya kasus-kasus kayak begini kan yang kena yang terlibat tuh yang kuasa-kuasa ya. Jadi saya minta KPK beranilah beresin mental, sudah matang enggak usah dibikin mengkal terus ya," kata Rizal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini