Ditanya Jatah Menteri, Begini Jawaban Ketum PP Muhammadiyah

Kuntadi, Koran SI · Jum'at 19 Juli 2019 08:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 19 337 2080835 ditanya-jatah-menteri-begini-jawaban-ketum-pp-muhammadiyah-Sy630Xy6vK.jpg Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (Foto: Arif Julianto/Okezone)

YOGYAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memastikan kehadiran Muhammadiyah bukan untuk masuk dalam kontestasi politik.

Selama ini, Muhammadiyah belum diajak komunikasi terkait kursi menteri dalam kabinet yang akan dibentuk Jokowi-Ma'ruf. Namun banyak kader Muhammadiyah yang mampu duduk dalam berbagai jabatan.

“Muhammadiyah tidak pernah ikut dalam kontestasi politik,” tutur Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 18 Juli 2019 kemarin.

Bahkan Haedar memastikan jika dirinya tidak akan masuk dalam bursa ataupun kandidat calon menteri. Keberadaan Ketua Umum PP Muhammadiyah menurutnya bukan untuk terjun ke dunia politik.

“Ketua PP Muhammadiyah hadir bukan untuk itu,” ucapnya sambil tersenyum ketika ditanya peluangnya untuk masuk dalam kabinet.

Haedar Nashir

Haedar melihat pengisian kabinet merupakan hak dari presiden. Bahkan sejauh ini dirinya juga belum mendengar adanya pembicaraan dengan partai politik pengusung untuk menentukan kandiodat dan komposisi kabinet. Apalagi dengan Muhammadiyah.

Selama ini kata dia, Muhammadiyah tidak pernah meminta jatah menteri dari presiden. Namun ketika presiden dan parpol pengusung memilih kader Muhammadiyah menjadi menteri, maka itu di luar kewenangan PP Muhammadiyah. Hal ini sangat mungkin saja terjadi mengingat banyak kader terbaik Muhammadiyah yang mampu duduk dalam berbagai jabatan strategis.

"Kader Muhammadiyah itu siap, untuk menjadi menteri, wartawan, guru ataupun ustadz,” kata dia.

Haedar berharap pemerintahan ke depan akan semakin baik. Presiden Jokowi lanjutnya, harus bisa menempatkan kabinet yang lebih memiliki visi. Bukan hanya sekedar bagi-bagai jabatan. “Muhammadiyah ingin pemerintah ke depan semakin baik good governance,” ucap Haedar.

Menurutnya, tugas pemerintah ke depan ialah menjalankan kewajiban melindungi rakyatny. Hal itu harus jadi konsentrasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan menempatkan menteri yang visioner untuk duduk di kabinet.

“Jadi, tidak hanya sekadar bagi-bagi jabatan saja,” katanya menandaskan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini