nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua KPK Ingin Revisi UU Tipikor Bisa Masuk ke Sektor Swasta

Kuntadi, Jurnalis · Kamis 18 Juli 2019 21:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 18 337 2080775 ketua-kpk-ingin-revisi-uu-tipikor-bisa-masuk-ke-sektor-swasta-jkkV2zyf1r.jpg Ketua KPK Agus Rahardjo

YOGYAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap revisi undang-undang Korupsi bisa mengakomdoir kasus korupsi di ranah swasta. Banyak permasalahan korupsi yang sulit ditangani KPK karena tidak menggunakan uang negara.

“Harapan kita revisi UU Tipikor bisa meng-cover di sektor swasta,” jelas Agus usai penandatangan kerjasama dengan PP Muhammadiyah di Knator PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (19/7/2019).

KPK, kata dia, kerap mendapatkan informasi kucuran kredit dan bank swasta yang secara penilaian tidak layak. Namun dengan melakukan sogokan, kredit itu bisa cair. Hal seperti ini tidak bisa ditangani oleh KPK. Sementara di negara tetangga, masalah swasta sudah masuk dalam ranah lembaha anti rasuah. Bahkan 97 persen kasus korupsi itu terjadi di sektor swasta.

“Di Singapura, 97 persen yang ditangani adalah korupsi di swasta, sisanya baru pemerintah,” tuturnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Dikatakannya, KPK juga telah menyiapkan pendidikan dan materi pencegehan korupsi dari jenjang SD sampai dengan kuliah. Bahkan belakangan ini banyak kampus yang siap mencabut ijazahnya dari alumni yang melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk penanganan korupsi di daerah, KPK juga mendirikan koordinasi wilayah. Setidaknya ada 9 wilayah, dan DIY merupakan wilayah V bersama dengan Jawa Tengah dan NTB. Keberadaan korwil atau cabang ini dibangun dengan hati-hati. “Keberadaan cabang atau korwil ini tidak dilengkapi kantor,” tuturnya.

Baca Juga: Kader PDIP yang Diusulkan Jadi Menteri Kewenangan Megawati

Baca Juga: Haedar Nashir : Saatnya Bangun Negeri dan Akhiri Polarisasi

Sementara, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan sejak tahun 2000, kerjasama anti korupsi telah dilakukan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah terus melakukan upaya menciptakan budaya antikorupsi. Salah satunya dengan mengeluarkan fatwa haram.

“Seperti merokok, ketika ada fatwa haram, orang di Muhammdiyah yang merokok menurun. Mereka yang merokok akan terasing dengan sendirinya,” kata Haedar.

Untuk pencegahan korupsi ini, Muhammadiyah akan mendorong berbagai institusi pemerintahan lewat dakwah Muhammadiyah. Baik di sektor eksekutif, legislatifyudikatif hingga TNI dan Polri. “Muhammadiyah akan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi lebih bagus agar Indonesia bisa lebih baik,” ujarnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini