nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkumham dan Wali Kota Tangerang Atur Waktu Bertemu Tuntaskan Perseteruan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 16 Juli 2019 20:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 16 337 2079784 menkumham-dan-wali-kota-tangerang-atur-waktu-bertemu-tuntaskan-perseteruan-eSD9GsiNvn.jpg Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Wali Kota Arief Wismansyah bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7/2019). Keduanya sempat berseteru terkait persoalan perizinan rencana pembangunan Politeknik Kemenkumham. 

Pertemuan itu terjadi ketika Yasonna dan Arief menghadiri rapat kabinet terbatas (ratas) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Yasonna mengatakan, Arief meminta waktu bertemu untuk membicarakan polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham.

"Beliau minta kepada saya untuk mengatur waktu (bertemu), nanti. Karena saya mau ke Batam, nanti atur waktu lah," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga: Resmikan Poltekim, Menkumham "Sentil" Wali Kota Tangerang

Dia menjelaskan, perselisihan berawal dari Pemerintah Kota Tangerang yang tak kunjung memberikan izin pembangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Padahal, Yasonna menyebut bahwa lahan yang akan dibangun tersebut milik Kemenkumham.

Wali Kota Tangerang

Selain itu, Yasonna menuturkan pihaknya telah mengirim surat ke Pemkot Tangerang untuk menanyakan persyaratan yang kurang. Namun, pihak Pemkot hingga kini belum menjawan surat tersebut.

"Saya bilang ini nampaknya Pemerintah Kota Tangerang enggak ramah sama Kumham," ucap dia.

Buntut dari perseteruan ini, Wali Kota Tangerang menghentikan sementara layanan publik pada sejumlah sarana milik Kemenkumham yang berada di Kota Tangerang. Seperti pengangkutan sampah, penerangan jalan umum, perbaikan jalan, drainase dan layanan publik lainnya.

Politikus PDIP itu mengaku pihaknya telah mengadukan tindakan Pemkot Tangerang tersebut kepada Ombudsman dan Polri. Menurut dia, Ombudsman pun sudah menegur Pemkot Tangerang karena telah merugikan masyarakat.

Baca Juga: Soal Polemik Lahan Kemenkumham di Tangerang, Sebaiknya Tak Korbankan Masyarakat

Yasonna lalu menyinggung bahwa banyak tanah milik Kemenkumham yang digunakan pihak Pemkot, salah satunya Kantor Wali Kota Tangerang. Kemenkumham juga telah melayangkan surat pengadian kepada Polri terkait penggunaan lahan yang dilakukan Pemkot Tangerang tanpa izin. 

"Pertanggung jawaban keuangannya kan juga berat itu, karena membangun di suatu tempat yang status hukum tanahnya kan bukan punya Pemeritah Kota," ujarnya.

Sebelumnya, saat meresmikan Poltekip dan Poltekim di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangera, Yasonna meminta jajarannya untuk tidak mengurus izin yang berkaitan dengan pembangunan dua Poltek tersebut ke Pemkot Tangerang.

Yasonna bahkan menyebut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kurang ramah. Bahkan, Arief dituding menghambat pembangunan di lahan milik Kemenkumham.

"Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkum HAM," kata Yasonna dalam pidato peresmian kampus tersebut, Rabu 10 Juli.

Wali Kota Tangerang lalu menghentikan sementara layanan publik pada sejumlah sarana milik Kemenkumham. Hal ini dilakukan setelah Yasonna menyampaikan komentar pedasnya yang menyebutkan Arief mencari gara-gara.

Pemkot Tangerang melalui surat perintah Nomor 593/2341-Bag.Hukum/2018 yang ditandatangani 10 Juli 2019 oleh Arief memastikan menghentikan layanan umum pengangkutan sampah, perbaikan drainase, perbaikan dan penerangan jalan di permukiman penduduk yang berada di atas lahan Kemenkumham.

Selanjutnya, surat tersebut diprotes masyarakat di dua kompleks Pengayoman dan Kehakiman. Hingga membatalkan kebijakan itu dan hanya menerapkan untuk perkantoran milik Kemenkumham di Tangerang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini