nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Kaji Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 16 Juli 2019 14:46 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 16 337 2079601 dpr-kaji-pertimbangan-amnesti-baiq-nuril-0yj9jsQmma.jpg Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Surat pertimbangan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril sudah diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat itu akan segera ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, kemungkinan besar komisinya akan ditunjuk oleh Bamus DPR untuk membahas surat pertimbangan pemberian amnesti dari Presiden Jokowi kepada Baiq Nuril.

"Di Bamus nanti akan ditunjuk siapa yang akan merespons surat permintaan pertimbangan presiden, kemungkinan besar ya Komisi III," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga: Bamus DPR Segera Bahas Surat Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril dari Presiden

Ia menerangkan, nantinya Komisi III mempunyai empat pertimbangan dalam membahas surat. Seperti melihat fakta-fakta yang terungkap dalam sidang Baiq Nuril.

"Pertama, tentu kita harus melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam Baiq Nuril itu seperti apa," ujar Arsul.

Baiq Nuril

Kemudian, Komisi III turut mencermati kembali risalah perumusan UU ITE. Mereka juga akan mencermati pertimbangan hukum dari vonis awal di tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

"Kemudian, harus juga kita lihat apa yang menjadi pertimbangan pengadilan mulai dari pengadilan negeri yang kalau tidak salah hukumannya percobaan ya, sampai kemudian tingkat kasasi dan tingkat MA," ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPR Targetkan Pemberian Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril Akan Rampung Sepekan

Arsul menambahkan, Komisi III juga akan mempertimbangkan suara-suara keadilan dari masyarakat. Semua pertimbangan tersebut akan menjadi tolok ukur, apakah Baiq Nuril berhak mendapatkan amnesti atau tidak.

"Terakhir suara-suara keadilan yang disuarakan hak sipil itu harus dipertimbangkan juga ya, di samping juga DPR juga ada melihat apakah ini justru Amnesty berhak digunakan atau tidak untuk kasus ini," tutur Arsul.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pihaknya sudah menerima dua surat dari Presiden Jokowi. Salah satunya terkait pertimbangan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Baiq Nuril.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini