nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cuma 85 Anggota DPR yang Hadiri Rapat Paripurna

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 16 Juli 2019 12:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 16 337 2079521 cuma-85-anggota-dpr-yang-hadiri-rapat-paripurna-AlSPOmLA1M.jpg Rapat Paripurna di Gedung DPR sepi (Foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang Rapat Paripurna ke-22 pada Selasa (16/7/2019). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, namun banyak bangku kosong yang tidak ditempati anggota dewan.

Agus Hermanto mengatakan dari total 560 anggota DPR yang ada, rapat paripurna hari ini dihadiri 85 anggota dan 220 anggota lainnya izin. Sementara sisanya sebanyak 255 tidak diketahui keberadaannya.

"85 hadir dan 220 izin ya,” kata Agus saat membuka sidang, Selasa (16/7/2019).

Dalam paripurna kali ini, Agus hanya didampingi Wakil Ketua DPR Utut Adiyanto untuk membacakan Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, rapat paripurna juga mengagendakan laporan Komisi I DPR RI Terhadap Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022

Ilustrasi

Baca Juga: KPK Pecat Pengawal Tahanan Idrus Marham Terkait Dugaan 'Pelesiran'

Berikutnya, juga ada pendapat Fraksi-Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Penanggulangan Bencana Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Kemudian, dalam rapat kali ini jyga akan membahas laporan BKAKN DPR RI Tentang Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait dengan Dana Desa dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014-2018.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sisnas Iptek.

Terakhir, Pengesahan Perpanjangan Pembahasan 4 RUU Yaitu RUU Tentang Ekonomi Kreatif, RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU Tentang Pertambakauan dan RUU Tentang Daerah Kepulauan.

Rapat Paripurna juga melaporkan sudah menerima surat permohonan pertimbangan amnesti Baiq Nuril yang dipastikan akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini