nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Gubernur Kepri sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 11 Juli 2019 21:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 11 337 2077802 kpk-tetapkan-gubernur-kepri-sebagai-tersangka-suap-izin-reklamasi-dan-penerima-gratifikasi-kLfQhaGSey.jpg KPK saat jumpa pers tetapkan tersangka Gubernur Kepri (foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun (NBA) sebagai tersangka korupsi. Mantan Bupati Karimun tersebut dijerat dengan dua pasal yakni terkait tindak pidana suap dan gratifikasi.

Selain Nurdin Basirun, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiganya yakni, Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan (EDS); Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH); dan pihak swasta, Abu Bakar (ABK).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

‎Awalnya, Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolan wilayah kelautan Kepri.

 Baca juga: Kena OTT KPK, Ruangan Rahasia Gubernur Kepri Disegel

Kemudian, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Reklamasi tersebut rencananya akan digunakan Abu Bakar untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar‎.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," imbuh Basaria.

 Gubernur Kepri tiba di KPK

Nurdin selanjutnya‎ memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan untuk membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎ Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka dirubahlah izin kepentingan reklamasi untuk Abu Bakar tersebut.

 Baca juga: Nasdem Pecat Gubernur Kepri Usai Kena OTT KPK

"Maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," terangnya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apapun.

Atas proses dan usaha tersebut, Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun lewat Edy secara bertahap. Pemberian uang sudah dilakukan sejak 30 Mei 2019.

Pada 30 Mei 2019, ‎Gubernur Kepri diduga menerima uang sebesar 5.000 Dollar Singapura dan Rp45 juta. Kemudian esoknya, atau tepatnya pada, 31 Mei 2019, terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar dengan luas area sebesar 10.2 hektar.

"Pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD6.000 kepada NBA melalui BUH," imbuhnya.

Atas perbuatannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budio disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Yindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini