nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Amnesty International Serahkan Bukti Kerusuhan 21-22 Mei ke Ombudsman

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 18:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 10 337 2077191 amnesty-international-serahkan-bukti-kerusuhan-21-22-mei-ke-ombudsman-wLGFLHBRNw.jpg Amnesty International Indonesia ke Ombudsman RI (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Sejumlah perwakilan Amnesty International Indonesia menyambangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari ini. Kedatangan mereka untuk menyerahkan barang bukti (barbuk) terkait kekerasan dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019.

"Hari ini kami bertemu dengan Ombudsman untuk menyerahkan beberapa kerja Amnesty yang sebetulnya sudah dirilis beberapa minggu lalu," ujar Peneliti Amnesty International Indonesia, Papang di kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Amnesty Internasional Sambangi Polda Metro Jaya Bahas Kasus 21-22 Mei dan Novel Baswedan 

‎Sejumlah barbuk yang diserahkan Amnesty International Indonesia ke Ombudsman yakni terkait rekaman video dugaan kekerasan dalam kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019. Diduga, ada keterlibatan oknum polisi dalam kerusuhan tersebut.

"Kita menyerahkan video khusus terkait dengan dugaan penyiksaan dan perilaku buruknya oleh kepolisian, di video itu sebenernya ada di beberapa tempat," kata Papang.

Aksi 22 Mei 

Selain ke Ombudsman, temuan-temuan itu juga diserahkan kepada pihak Polri dan Komnas HAM dengan harapan agar segera dapat ditindaklanjuti. Adapun temuan tersebut berbentuk video-video yang beberapa diantaranya telah menyebar lewat jejaring sosial, dimana beberapa diantaranya telah diteliti lebih lanjut kebenarannya.

Terkait proses penanganan demo yang berujung ricuh, Papang menilai, tindak kekerasan yang dilakukan aparat bermula akibat efek psikologis setelah seharian bertugas.

Baca Juga: Penembak Harun Al Rasyid saat Aksi 21-22 Mei Gunakan Senpi Glock 42 

Menurutnya, semestinya ada mekanisme lain yang perlu dilakukan Polri demi mencegah perilaku aparat yang semena-mena melakukan kekerasan. Termasuk membuat regulasi untuk penanganan kekerasan bilamana hal itu kembali terjadi.

"Kita melihat ada syarat dasar reformasi kepolisian ideal, yaitu harus ada mekanisme eksternal yang bekerja secara independen untuk merespon dugaan dugaan pelanggaran HAM yang serius yang itu belum terjadi," tuturnya.

Berdasarkan data terakhir dari pihak kepolisian, ada 9 korban tewas dalam kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. Hingga saat ini, belum diketahui siapa pelaku pembunuhan terhadap 9 orang tersebut.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini