nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perjalanan Syafruddin Temenggung di Kasus BLBI hingga Lolos dari Bui

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 12:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 10 337 2076987 perjalanan-syafruddin-temenggung-di-kasus-blbi-hingga-lolos-dari-bui-sqW8YL1bdO.jpg Syafruddin Arsyad Temenggung (Foto: Ist)

KASUS megakorupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)‎ terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kembali menjadi sorotan pasca-adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. 

Beberapa pihak menyayangkan putusan MA tersebut. Sebab, pengusutan terhadap kasus ini cukup memakan waktu yang lama. Perjalanan panjang kasus ini sudah dimulai sejak Komisi Antirasuah masih dipimpin oleh Abraham Samad‎ Cs. Lebih tepatnya, KPK membuka penyelidikan pertamanya dalam kasus ini pada Januari 2013.

"Penanganan perkara ini telah melewati perjalanan yang sangat panjang. KPK berupaya membongkar kasus BLBI yang menjadi perhatian publik dan juga ingin mengembalikan kerugian keuangan negara yang sangat besar,‎" kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Selasa, 9 Juli 2019.

Baca Juga: MA Bebaskan Syafruddin Temenggung, ICW Soroti Landasan Hukum Putusan Kasasi

KPK, di era Abraham Samad gencar melakukan penyelidikan terkait kasus ini.‎ Niatan Abraham Samad Cs untuk mengusut kasus ini dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi terhadap para menteri era Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri ketika menjadi Presiden Republik Indonesia.

Syafruddin

Dimulai dari pemeriksaan Menteri Koordinator Perekonomian periode 1999 - 2000, Kwik Kian Gie, dilanjutkan pemeriksaan terhadap Rizal Ramli, dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001 - 2004)‎ serta Menteri BUMN, Laksamana Sukardi. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pejabat BPPN yang sempat diperiksa KPK kala itu yakni, Gde Putu Ary Suta‎, Syafruddin Arsyad Temenggung, dan Achiran Pandi Djajanto. Dalam hal ini, mereka diperiksa terkait sejumlah permasalahan bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada 48 bank umum nasional.

Sayangnya, Abraham dan Bambang Widjojanto -pimpinan KPK saat itu- keburu 'dikriminalisasi' usai menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi rekening gendut. Alhasil, rencana Abraham Samad untuk menyelidiki kasus ini sedikit terhambat.

Awal Mula Terjadinya Korupsi‎ BLBI yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah

‎Skema besar korupsi dalam kasus ini berawal dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Waktu itu, Bank Indonesia mengucurkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank umum nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa bank tersebut tidak melunasi pinjamannya.

Baca Juga: Usut Kasus BLBI, KPK Panggil Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi

Hingga‎ akhirnya, keluarlah Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Inpres tersebut dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2002.

Inpres tersebut dikeluarkan berdasarkan Tap MPR Nomor 10/MPR/2001 dan Tap MPR Nomor 6/MPR/2002. Lantas, dari Tap MPR tersebut, keluarlah Surat Keterangan Lunas (SKL) yang tidak jelas asal-usulnya‎ hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, dari total dana yang dikucurkan Bank Indonesia sebesar Rp144,7 triliun, menyebabkan kerugian negara hingga Rp138,7 triliun.

Dari data yang dikumpulkan, terdapat beberapa bank yang melakukan penyimpangan cukup besar dalam BLBI. Bank tersebut yakni, BDNI sebesar Rp24,47 triliun, BC sebesar Rp15,82 triliun, Bank Danamon sebesar Rp13,8 triliun, Bank Umum Nasional sebesar Rp5,09 triliun, dan Bank Indonesia Raya (BIRA) sebesar Rp3,66 triliun.

KPK Tetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Tersangka Perdana

Setelah melewati penyelidikan yang cukup panjang, KPK akhirnya menetapkan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap obligor BDNI pada 25 April 2017, silam. Syafruddin merupakan tersangka pertama di kasus ini.

Penetapan tersangka terhadap Syafruddin membawa prestasi bagi KPK di bawah‎ naungan Agus Rahardjo Cs. Sebab, sudah bertahun-tahun, KPK baru meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan dengan menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Penyidikan terhadap Syafruddin dalam kasus ini dimulai. Langkah KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka merupakan gerbang awal untuk mengusut tersangka lainnya dalam kasus ini.

Saat itu, KPK menduga Syafruddin bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebab, perbuatan Syafruddin dipandang oleh KPK telah memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Proses Syafruddin ditingkat penyidikan memakan waktu yang cukup lama. Kendati demikian, KPK berhasil merampungkan berkas penyidikan Syafruddin dan membawanya ke meja hijau. Penegakan hukum di pengadilan terhadap Syafruddin juga memakan proses yang cukup panjang.

Pengembangan Perkara Syafruddin, KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istrinya Tersangka

Ber‎jalannya waktu, KPK melakukan pengembangan terhadap perkara ini pasca-adanya putusan terhadap Syafruddin di tingkat banding. Pengembangan perkara ini berbuah pada penyidikan baru.

KPK menetapkan dua tersangka lainnya dalam perkara ini. Keduanya yakni pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Sjamsul dan Itjih baru ‎diumumkan secara resmi sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Namun demikian, sejak proses penyelidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka, Sjamsul dan istrinya tidak pernah memenuhi panggilan KPK. Keduanya diketahui sedang menetap di Singapura.

Sjamsul dan istrinya disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul dan istrinya diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar Rp4,58 triliun dari perkara ini.

Jeratan KPK terhadap Syafruddin Kandas di Tangan MA

KPK berhasil membawa Syafruddin ke meja hijau setelah melewati gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Syafruddin. Saat itu, Syafruddin menggugat KPK terkait penetapan tersangkanya di kasus BLBI.

Adanya putusan tersebut, penetapan tersangka terhadap Syafruddin oleh KPK sah dan dianggap telah sesuai aturan hukum. ‎KPK langsung melanjutkan proses hukum Syafruddin hingga ke tingkat pengadilan.

Di tingkat pertama, Syafruddin divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena perbuatannya telah merugikan negara Rp4,5 triliun. Syafruddin diganjar dengan hukum 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam putusannya, Syafruddin disebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan ‎(KKSK) serta Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Majelis hakim meyakini Syafruddin terbukti bersalah karena perbuatannya melawan hukum. Di mana, menurut hakim, Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004.

Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, hakim juga berpandangan bahwa Syafruddin telah menandatangi surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.

Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun. 

Syafruddin tidak terima terhadap putusan tersebut. Pihak Syafruddin mengajukan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) DKI atas putusan tersebut.

Di tingkat banding, vonis Syafruddin justru diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim PT DKI pada Januari 2019. Pertimbangan hakim di tingkat banding tidak jauh berbeda dengan putusan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Atas putusan tersebut, Syafruddin mengajukan upaya ‎hukum kasasi ke MA. Sementara KPK, menerima hasil putusan di tingkat banding karena sudah sesuai dengan dengan argumentasi lembaga antirasuah dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Proses kasasi Syafruddin di MA cukup tertutup. Hingga akhirnya, KPK mengingatkan kepada Hakim MA untuk segera memutus kasasi Syafruddin. Sebab, masa tahanan Syafruddin di tingkat kasasi akan berakhir pada 9 Juli 2019.

MA kemudian menggelar sidang putusan terhadap upaya kasasi yang diajukan Syafruddin tepat di hari terakhir masa penahanan mantan Kepala BPPN tersebut. Putusan MA menerima kasasi Syafruddin.

Majelis hakim mengabulkan kasasi Syafruddin dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor serta Pengadilan Tinggi DKI. Dalam amar putusannya, hakim MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu pidana.

Hakim Agung juga melepas segala tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum pada ‎KPK. Hakim memerintahkan agar Syafruddin dibebaskan dari penjara KPK dan memulihkan hak serta martabat mantan Kepala BPPN tersebut.

Vonis kasasi Syafruddin tersebut diputus oleh Ketua Majelis Hakim Salman Luthan dan dua anggota majelisnya yakni, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Namun, terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat) dalam putusan tersebut.

Perbedaan pendapat putusan tersebut terjadi antara Ketua Majelis Hakim dengan dua anggotanya. Ketua Majelis Salman sepakat dengan putusan di tingkat banding. Sementara dua anggotanya menyatakan bahwa perbuatan Syafruddin bukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, tiga putusan pengadilan sebelumnya yakni, gugatan praperadilan Syafruddin di PN Jaksel, vonis di Pengadilan Tipikor, dan putusan di tingkat banding gugur setelah adanya kekuatan hukum tetap dari MA. 

Syafruddin pun resmi menghirup udara bebas pada 9 Juli 2019, malam. Dia bebas dari penjara penjara KPK dan menyatakan bersyukur terhadap putusan MA.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini