nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Calon Komisioner KPI Teken Pakta Integritas di Dewan Pers

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 09 Juli 2019 17:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 09 337 2076698 calon-komisioner-kpi-teken-pakta-integritas-di-dewan-pers-BCrivhd96T.jpeg Penandatanganan pakta integritas calon komisioner KPI di Gedung Dewan Pers, Jakarta (Achmad/Okezone)

JAKARTA – Calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022 menandatangani pakta integritas untuk siap menjalankan tugas dan bertanggung jawab jika terpilih sebagai komisioner. Penandatanganan pakta integritas berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Pakta integritas tersebut dibuat dan diajukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tiga organisasi jurnalis yang perwakilannya ada di Dewan Pers. Pakta integritas itu sebagai bentuk komitmen awal bagi calon komisioner KPI.

Proses pemilihan komisioner KPI kini memasuki babak akhir. Ada 34 calon komisioner yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI. Nantinya akan dipilih sembilan orang sebagai komisioner KPI.

Ada sembilan calon komisioner KPI yang sudah meneken pakta intergritas tersebut yakni Mulyo Hadi Purnomo, Rianto Ghozali, Satrio Arismunandar, Ira Diana, Mimah Susanti, Mima Ariyanti, Muhammad Zamroni, Muhamad Khairul Anwar dan Boyke Priyutama.

Selain Ketua Dewan Pers M Nuh, penandatanganan pakta integritas tersebut juga disaksikan oleh Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana, Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Revolusi Riza.

"Dalam penandatangan (pakta integritas) ini yang penting komitmen berpegang teguh pada prinsip-prinsip personal integriti," kata M Nuh.Dewan Pers

Nuh mengatakan dunia media sangat "abu-abu" sehingga setiap komisioner KPI diperlukan integritas yang tinggi dalam bekerja.

"Karena setiap persoal-persoalan yang sifatnya kompleks yang susah untuk dilihat hitam putihnya. Kan kalau urusan di dunia media itu kan banyak blurnya, banyak abu-abunya dan di situlah maka komitmen integriti jadi kata kunci,” katanya.

“Jadi jangan sampai mencari alasan yang bener jadi salah, yang salah jadi bener. Pakta integritas itu untuk menempatkan moral, etik," sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Seorang komisioner KPI, lanjut Nuh, juga harus memiliki sikap independen.

"Yang mahal itu kan independensi untuk melihat berbagai persoalan. Ini yang paling mahal, tapi kalau mereka sudah kebeli dan seterusnya untuk apa," tutupnya.

Berikut 9 Poin Pakta Integritas Calon Komisioner KPI:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.

3. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.

4. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan di bawah wewenang saya.

5. Saya akan menjaga integritas, netralitas dan independensi saya sesuai dengan jabatan saya.

6. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun lembaga di bawah tanggung jawab saya.

7. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktik suap, KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.

8. Jika terpilih jadi anggota KPI, saya dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas saya sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), berdasarkan undang-undang yang berlaku.

9. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki akan melaksanakan sanksi bagi pelaku suap atau pelanggar Pakta Integritas serta memberikan insentif/disinsentif bagi pengungkap suap/KKN atau pelanggar pakta integritas di bawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini