nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasasi Syafruddin Temenggung Dikabulkan MA, Kuasa Hukum Sambangi Rutan KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2019 16:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 09 337 2076650 kasasi-syafruddin-temenggung-dikabulkan-ma-kuasa-hukum-sambangi-rutan-kpk-uX7z1r1SOf.jpg Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa korupsi BLBI. (Sindo)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, akan segera keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syafruddin akan segera menghirup udara bebas pada hari ini.

Berdasarkan pantauan Okezone, sejumlah kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung telah mendatangi rutan KPK. Kedatangan tim kuasa hukum tersebut disinyalir untuk menjemput kepulangan Syafruddin pascaputusan Mahkamah Agung (MA).

Majelis Hakim MA telah memutus menerima kasasi yang diajukan Syafruddin Arsyad Temenggung, terkait perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI terhadap obligor BDNI.

Dalam putusannya, majelis hakim melepas segala tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa penuntut umum pada ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim juga meminta Syafruddin dibebaskan dari penjara KPK dan memulihkan hak serta martabat mantan Kepala BPPN tersebut.

"Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa, harkat, dan martabat. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan menetapkan barang bukti dikembalikan ‎kepada terdakwa," ucap Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengutip putusan hakim saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).

Gedung Mahkamah Agung (MA). (Dok Okezone)

Vonis tersebut diputus Ketua Majelis Hakim Salman Luthan dan dua anggota majelis, yaitu Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Menurut Abdullah, dalam menjatuhkan putusan tersebut terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat).

Perbedaan pendapat putusan tersebut terjadi antara Ketua Majelis Hakim dengan dua anggotanya. Ketua Majelis Salman sepakat dengan putusan di tingkat banding. Sementara dua anggotanya menyatakan bahwa perbuatan Syafruddin bukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. Selain itu, Syafruddin diganjar denda Rp700 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini Syafruddin terbukti bersalah karena perbuatannya melawan hukum. Menurut hakim, Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004.

Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, hakim juga berpandangan bahwa Syafruddin telah menandatangi surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.

Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Syafruddin pun tidak terima terhadap putusan tersebut. Pihak Syafruddin mengajukan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi DKI atas putusan tersebut.


Baca Juga : MA Bebaskan Terdakwa Korupsi BLBI Syafruddin Temenggung

Di tingkat banding, vonis Syafruddin justru diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim PT DKI pada 2 Januari 2019. Pertimbangan hakim di tingkat banding tidak jauh berbeda dengan putusan di tingkat pertama atau pengadilan tipikor.

Atas putusan tersebut, Syafruddin mengajukan upaya ‎hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sementara KPK, menerima hasil putusan di tingkat banding karena sudah sesuai dengan dengan argumentasi lembaga antirasuah dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.


Baca Juga : Putusan Lepas Syafruddin di Tingkat Kasasi Diwarnai Perbedaan Pendapat

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini