Usut Korupsi Proyek Fiktif, KPK Periksa Direktur Keuangan Waskita Karya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 09 Juli 2019 12:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 09 337 2076488 usut-korupsi-proyek-fiktif-kpk-periksa-direktur-keuangan-waskita-karya-XVXFhq2Tfk.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Waskita Karya (Persero), Haris Gunawan untuk diperiksa sebagai saksi, Selasa (9/7/2019).

Sedianya, Haris akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya. Dia akan dimintai keterangannya untuk tersangka Fathor Rachman (FR) selaku mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).

Belum diketahui kaitan Direktur Keuangan PT Waskita Karya dalam kasus ini. Diduga, KPK sedang menelusuri aliran uang serta konstruksi perkara dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Penelusuran tersebut ditelisik lewat Haris Gunawan.

Selain Haris Gunawan, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aryana Sejahtera, Happy Syarief; Direktur PT MER Engineering, Ari Prasodo; dan Direktur PT Safa Sejahtera Abadi, Riza Alfarizi. Mereka juga akan diperiksa untuk penyidikan Fathor Rachman.

Belakangan, KPK memang sedang fokus mengusut kasus ini. Pengusutan tersebut ditandai dengan intensnya pemeriksaan sejumlah saksi. Salah satu saksi yang pernah dipanggil KPK yakni, Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana dan sejumlah pejabat PT Waskita Karya.

Gedung KPK

Sebelumnya, KPK sendiri telah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Kelima orang tersebut yakni, Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Kadiv II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; General Manager (GM) Keuangan dan Resiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuli Ariandi Siregar.

Kemudian‎, Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman; serta Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU, Pitoyo Subandrio. Kelimanya dicegah keluar negeri sejak 3 Mei 2019 terhitung hingga enam bulan kedepan.

Namun demikian, sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya. Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini