nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menhan: TNI-Polri Hanya Mampu 1% Tangani Terorisme, 99% Kekuatan Rakyat

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2019 11:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 09 337 2076483 menhan-tni-polri-hanya-mampu-1-tangani-terorisme-99-kekuatan-rakyat-NROx9vCxsL.jpg Menhan Ryamizard Ryacudu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, penanganan aksi terorisme tidak bisa diatasi aparat TNI-Polri semata. Rakyat harus turut serta menumpas teroris sebagai bentuk perang semesta.

Hal itu dikatakan Ryamizard saat membuka simposium bertajuk 'Penataan Wilayah Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh.' Acara tersebut digelar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Sekarang teroris itu tidak bisa diatasi oleh polisi dan tentara (saja). Tidak bisa. Hanya 1 persen. 99 persen itu di kekuatan rakyat," katanya, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga: Berantas Terorisme, Menhan Minta Intensifkan Fungsi Intelijen 

Ryamizard mengimbau masyarakat bergabung dalam program Bela Negara yang diinisiasi Kemenhan. Dengan begitu, konsepsi perang semesta dengan basis kekuatan rakyat dan tentara dapat terwujud, khususnya untuk menumpas kejahatan terorisme.

"Kita sudah ada wadahnya yaitu Bela Negara, itu total warfare. Tidak bisa satu negara menyelesaikan masalah teroris, harus bersama-sama seluruh rakyat. Kita jadikan teroris musuh bersama," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Kemenhan, kata Ryamizard, telah mendesain strategi pertahanan negara 'smart power' yang berbasis perang semesta atau total warfare. Konsep pertahanan ini merupakan kombinasi antara pembangunan kekuatan hard power dan kekuatan soft power.

Menhan

Kekuatan hard power terdiri dari kekuatan rakyat plus kesiapan ops TNI atau alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sedangkan kekuatan soft power terdiri dari mindset dan diplomasi pertahanan kawasan.

"(Ini disiapkan) guna mengantisipasi tiga dimensi ancaman, yaitu ancaman fisik yang nyata dan belum nyata, serta ancaman non fisik yang dapat mengancam ideologi negara," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Segera Terbitkan PP Kompensasi Korban Terorisme

Dalam acara ini turut hadir mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Pakar Planologi Universitas Trisakti Yayat Supriatna, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini