Menkumham Bela Baiq Nuril untuk Dapat Amnesti Presiden Jokowi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 08 Juli 2019 19:03 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 08 337 2076227 menkumham-bela-baiq-nuril-untuk-dapat-amnesti-presiden-jokowi-koMhM1wqJp.jpg Menkumham, Yassona (foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly langsung menggelar diskusi dengan sejumlah pakar hukum, untuk membahas upaya pertimbangan hukum amnesti untuk Baiq Nuril pada malam hari ini. ‎Diskusi tersebut langsung digelar Yasonna setelah bertemu dengan Baiq Nuril pada sore tadi.

Menurut Yasonna, prosedur ‎untuk pemberian amnesti memang ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Yasonna akan membantu Baiq Nuril untuk menata argumentasi yuridis dalam proses pengajuan amnesti.

"Supaya kita siapkan (proses amnesti) dengan baik, karena ini kita menerapkan hukum progresif. Jadi kita lakukan ini dengan baik," kata Yasonna di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

 Baca juga: Menkumham Langsung Bahas Proses Amnesti untuk Baiq Nuril Malam Ini

Yasonna menjelaskan, mengapa dirinya perlu memberikan bantuan pertimbangan hukum untuk Baiq Nuril. Sebab, jika amnesti tidak dilakukan, Yasonna takut akan banyak korban seperti Baiq Nuril di kemudian hari.

"Yang kita khawatirkan kalau ini tidak kita lakukan, maka ada mungkin ratusan ribu perempuan Indonesia yang kena kekerasan seksual tidak akan berani lagi mengadukannya atau memprosesnya, jadi ini harus kita lakukan," terangnya.

 Baiq Nuril

Yasonna akan segera memutuskan hasilnya jika sudah ditemukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam gelaran diskusi dengan para pakar hukum. Selanjutnya, tinggal Mensesneg dan Presiden Jokowi yang menentukan apakah akan memberi amnesti ke Baiq Nuril atau tidak.

"Pak Mensesneg sudah memberikan perhatian dan Pak Presiden mengenai hal ini. Nanti pak presiden meminta melalui mensesneg meminta pertimbangan hukum DPR biasanya komisi III. Dan saya mendapat informasi teman-temana DPR mendukung hal ini," ungkapnya.

 Baca juga: Baiq Nuril Teteskan Air Mata Berharap Keadilan Usai Bertemu Menkumham

Kendati demikian, Yasonna tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menola Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril. ‎Sebab, Yasonna meyakini keputusan MA diambil melalui pertimbangan yang matang.

"Mereka mempertimbangkan dari segi yuris prudensinya, tapi kewenangan konstitusional Presiden tentang hal ini kita serahkan kepada Presiden. Ini kita menghargai keputusan Mahkamah Agung tapi kewenangan konstitusional Pak Presiden juga akan digunakan dalam konteks ini. Kami akan mempersiapkan argumentasi hukumnya mengenai hal ini," paparnya.

 Baiq Nuril

Sekadar informasi, Baiq Nuril dan kuasa hukumnya berencana mengajukan permohonan amnesti setelah Peninjauan Kembali (PK)nya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan tetap menghukum Baiq Nuril dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telan menyatakan akan memberikan ruang kepada Baiq Nuril untuk mengajukan upaya amnesti.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini