nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Amnesty International Akan Sambangi Polri Bahas Penanganan Kerusuhan 21-22 Mei

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Senin 08 Juli 2019 09:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 08 337 2075907 amnesty-internasional-akan-sambangi-polri-bahas-penanganan-kerusuhan-21-22-mei-lpm51EEfyW.jpg Kerusuhan 21-22 Mei (Foto: Okezone)

JAKARTA - Amnesty International akan melakukan pertemuan dengan pejabat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membahas terkait progres penanganan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 pada hari ini.

“Iya kami berencana ke Mabes Polri nanti siang, terkait insiden 21-23 Mei,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Senin (8/7/2019).

Menurut dia, pertemuan dengan pejabat Polri untuk menanyakan perkembangan bagaimana hasil sementara investigasi kepolisian terkait kerusuhan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

“Kami menanyakan perkembangan dan kemajuan lebih jauh dari hasil investigasi kepolisian,” ujarnya.

Baca Juga: Kapolri: Sekarang Tak Ada Lagi Cebong-Kampret, Adanya Bangsa Indonesia

Kata Usman, Amnesty International Indonesia dalam pertemuan dengan pejabat Polri akan memberikan masukan dan saran sejauh yang dapat dilakukan. Sebab, Amnesty International Indonesia memiliki mekanisme yang terbuka maupun mekanisme untuk memberikan masukan secara tertutup.

“Kedua-duanya semata-mata untuk mendorong proses hukum demi kemanusiaan dan keadilan baik bagi masyarakat termasuk anggota Polri yang menjalankan tugas,” ujar dia.

Aki 21-22 Mei

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia mengapresiasi Polri karena menjatuhkan sanksi disiplin berupa penahanan selama 21 hari kepada 10 anggota Brimob. Sebab, 10 anggota Brimob ini diduga melakukan kekerasan terhadap seorang warga di Kampung Bali, Tanah Abang.

Baca Juga: Ciri Pelaku Penembakan Massa Aksi 21-22 Mei: Tinggi 175 Cm

Namun, Amnesty International Indonesia juga meminta Polri melakukan proses penindakan terhadap anggota Brimob yang diduga melakukan penyiksaan di beberapa titik lain kawasan Jakarta pada 21-23 Mei 2019 yang didokumentasikan oleh Amnesty International Indonesia.

"Hukuman disiplin merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh Polri untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kami mengapresiasi langkah tersebut," kata Usman.

Menurut dia, Polri harus mengusut tuntas dan menghukum anggotanya yang diduga melakukan kekerasan saat kerusuhan 21-23 Mei 2019 secara profesional. Sehingga, kepercayaan publik terhadap Polri bisa kembali.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini