Baiq Nuril Kirim Surat ke Jokowi Usai PK Ditolak, Begini Isinya

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Sabtu 06 Juli 2019 15:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 06 337 2075470 baiq-nuril-kirim-surat-ke-jokowi-usai-pk-ditolak-begini-isinya-LuKBVVfoFh.jpg Baiq Nuril. (Foto : AFP)

JAKARTA – Surat terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril‎ ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar ke publik.

Surat yang ditulis langsung oleh mantan guru honorer SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu meminta supaya Kepala Negara memberikan pengampunannya agar amnesti Baiq Nuril dikabulkan.

Sebelumnya, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung (MA). Dalam surat itu, Baiq Nuril menagih janji Jokowi yang mengaku mengikuti kasus Baiq Nuril yang menyebarluaskan rekaman asusila yang dilakukan kepala sekolah SMA tempatnya bekerja tersebut.

"Salam hormat untuk Bapak Presiden. Bapak Presiden PK saya ditolak. Saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya. Hormat saya, B Nuril Maknun," tulis Nuril pada surat tersebut, seperti diilhat Okezone, Sabtu (6/7/2019).

Surat Baiq Nuril ke Jokowi (Ist)

Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi membenarkan surat yang beredar ke publik tersebut ditulis oleh kliennya. Surat itu ditulis agar Presiden Jokowi bisa membebaskannya dari jeratan hukum atas kasus ITE ini.

"Memang dia yang menulis‎. Itu harapan dari Ibu Nuril untuk Pak Jokowi bisa memberikan amnesti," kata Joko.

Menurut Joko, Baiq Nuril sangat kecewa dengan putusan MA yang menolak Peninjauan Kembali atas kasusnya. Pasalnya sudah dari tahun 2012 kasus ini berproses. Namun sampai saat ini, Baiq Nuril masih belum bisa bernapas lega.

"Iya kecewa, masih waswas, deg-degan dan klimaksnya kemarin. Ketika harus menerima fakta MA tidak bergeming sedikitpun saat mememinta keadilan‎," tuturnya.

‎Ia menuturkan pihaknya akan terbang ke Jakarta dan mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi pada pekan depan. Rencana pengajuan amnesti dilakukan Kamis atau Jumat, 12-13 Juli 2019

"Minggu depan sudah akan proses permohonan amnesti itu. Rencana hari Jumat ke Kantor Staf Presiden," katanya.

Joko menambahkan, ‎pada Jumat 12 Juli tersebut pihaknya juga akan mendatangi DPR untuk berkonsultasi dan meminta dukungan terhadap masalah hukum yang dihadapi Baiq Nuril. "Jadi mudah-mudahan mereka DPR mendukung langkah amnesti ini," ucapnya.


Baca Juga : Ajukan Amnesti Pekan Depan, Baiq Nuril Berharap Kemurahan Hati Jokowi

Sekadar informasi, MA menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril. Alhasil, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baiq Nuril

"Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Pemohon Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019," demikian bunyi putusan MA, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga : KY Pernah Terima Laporan Soal Kasus Baiq Nuril

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini