Putusan Kasus Baiq Nuril Dinilai Berdasarkan Bukti yang Tidak Sah

Sarah Hutagaol, Okezone · Jum'at 05 Juli 2019 17:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 05 337 2075133 putusan-kasus-baiq-nuril-dinilai-berdasarkan-bukti-yang-tidak-sah-OPY2eUVz86.jpg Baiq Nuril (Foto: Ist)

JAKARTA - Kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi menilai jika bukti elektronik yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA) pada saat putusan di tingkat kasasi tidak sah atau cacat hukum.

Pasalnya bukti elektronik tidak sama atau hasil salinan beberapa kali. Sedangkan, hal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur di dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Bukti elektronik yg dipertimbangkan majelis hakim kasasi dalam putusan itu adalah bukti elektronik yang tidak sah yang cacat, yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE," ujar Aziz di LBH Pers, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga: Jokowi Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti Pasca-PK Ditolak MA

Baiq Nuril

Selain barang bukti elektronik yang ditampilkan oleh majelis hakim dari hasil salinan kesekian kali, Aziz Fauzi menyebutkan kalau isi dari barang bukti elektronik tersebut sudah berubah.

Hal itu diketahui dari keterangan seluruh saksi di persidangan yang mengatakan ada bagian yang hilang di bagian awal dan tengah dari rekaman tersebut.

"Barang bukti elektronik itu telah berubah isinya di awal dan pertengahan. Ada nama L yang dihilangkan, itu dibenarkan oleh semua saksi," ungkapnya.

Sedangkan jikalai mengacu pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE, suatu file elektronik baru bisa dijadikan barang bukti jika memenuhi empat syarat, yakni harus dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan isinya.

"Oleh karena itu berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 tersebut, barang bukti elektronik tersebut tidak dapat menjadi barang bukti yang sah. Tidak bisa seharusnya digunakan oleh polisi, jaksa bahkan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana," papar Aziz.

Seperti diberitakan sebelumnya, Baiq Nuril dianggap bersalah karena telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dinilai merekam dan menyebarkan percakapan yang bermuatan mesum dari Haji Muslim selaku Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram.

Atas kasus tersebut, Baiq Nuril pun terancam menjalani hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp500 juta.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini