nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi Kejaksaan Minta Dilibatkan dalam Pemeriksaan 2 Jaksa yang Terjaring OTT KPK

Antara, Jurnalis · Jum'at 05 Juli 2019 00:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 05 337 2074828 komisi-kejaksaan-minta-dilibatkan-dalam-pemeriksaan-2-jaksa-yang-terjaring-ott-kpk-b1fnJebXH6.JPG Wakil Ketua Komjak RI, Erna Ratnaningsih (Foto: Antaranews)

JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI meminta dilibatkan dalam pemeriksaan internal terhadap dua jaksa yang sempat diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

"Sepatutnya Kejaksaan Agung juga melibatkan Komisi Kejaksaan sebagai anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa untuk menjatuhkan sanksi etik kepada jaksa yang terlibat OTT," ucap Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI, Erna Ratnaningsih, melansir dari Antaranews, Kamis (4/7/2019).

Erna menuturkan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Kejaksaan dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Untuk itu, meskipun kasus OTT tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan, tetapi berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tersebut, Komisi Kejaksaan RI berhak untuk mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik.

Sejauh ini, menurut dia, materi pelimpahan pemeriksaan dua jaksa dari KPK kepada Kejaksaan Agung pun belum diketahui Komisi Kejaksaan. "Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung," kata dia.

Barbuk OTT di Kejati DKI

Terkait pemberhentian sementara tiga jaksa, yakni Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AGW), Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas dinilainya sudah tepat untuk memudahkan pemeriksaan baik oleh KPK mau pun Kejaksaan.

Dirinya juga mengingatkan agar Kejaksaan memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan, termasuk bukti-bukti kasus investasi atau berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Berulangnya kasus OTT jaksa harus dijadikan momen untuk pembenahan di institusi Kejaksaan dengan melakukan evaluasi terhadap pengawasan melekat dan pengawasan fungsional," ucap Erna.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini