nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Arif Wibowo Dicecar KPK Soal Proses Anggaran di DPR

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 04 Juli 2019 15:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 04 337 2074630 arif-wibowo-dicecar-kpk-soal-proses-anggaran-di-dpr-Y93RZ3Q6nt.jpg Arief Wibowo usai diperiksa KPK (Foto: Putera/Okezone)

JAKARTA - Anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan Arif Wibowo rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Usai menjalani pemeriksaan, Arif mengaku dicecar penyidik lembaga antirasuah terkait dengan proses penganggaran yang terjadi di parlemen.

"KPK mempertanyakan rapat di Komisi II sesuai dokumen yang ada. Menyangkut kebijakan menyangkut anggaran. Umum saja semuanya," kata Arif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

Ilustrasi KPK

Di sisi lain, Arif mengklaim tidak mengetahui sejauh mana peran tersangka Markus Nari dalam proses pengadaan proyek e-KTP ketika bergulir di DPR.

"Saya tidak mengerti (soal peran Markus Nari)," ujar Arif.

Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP elektronik. Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga: KPK Periksa Jafar Hafsah dan Arif Wibowo Terkait Kasus e-KTP

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP elektronik.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini