nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Jamin Perpres Jabatan Fungsional TNI Tak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2019 11:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 03 337 2074023 wiranto-jamin-perpres-jabatan-fungsional-tni-tak-kembalikan-dwifungsi-abri-l4TGRNCs0P.jpg Menko Polhukam Wiranto (foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Pepres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Menko Polhukam Wiranto menegaskan beleid tersebut tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI sebagaimana era orde baru.

"Saya bosan jawab kamu itu. Nggak akan kembali ke orba," kata Wiranto usai menghadiri acara Apkasi Otonomi Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga: Bantah Perpres 37/2019 Hidupkan Dwi Fungsi ABRI, Menpan-RB: Itu Sudah Tidak Dibutuhkan! 

Wiranto: Hanura Sudah Maksimal

Mantan Panglima ABRI itu lalu bertanya balik ke wartawan apa yang dimaksud orba dan indikasi kembalinya dwi fungsi ABRI. Ia mengimbau media tidak menggulirkan pemberitaan yang tidak jelas isunya.

"Nah makanya jangan sampai kamu menggulirkan berita-berita yang kamu sendiri tidak tahu ya," ucap Wiranto.

Wiranto menjamin Perpres tersebut tidak mengembalikan bandul politik seperti orde baru dengan masuknya TNI ke dalam institusi pemerintahan sipil.

"Enggak akan kembali ke orba. Orba kan sistem yang menyeluruh. Sekarang kita sudah 21 tahun reformasi. Saya saksinya. Nggak akan kembali ke sana," tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, perpres tersebut diterbitkan bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

"Perpres No 37/2019 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kembalinya dwifungsi ABRI maupun Orba," kata Jaleswari dalam keterangannya, Senin 1 Juli 2019.

Ia memaparkan, Perpres 37/2019 ini merupakan turunan dan amanat dari UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 yang keduanya lahir di era Reformasi.

"Jabatan fungsional TNI diatur secara jelas dalam PP No 39/2010 pada bagian V Pasal 30 dan Pasal 31 yang di dalamnya mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional TNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 diatur dengan peraturan presiden. Itulah yang sekarang baru diteken presiden," tuturnya.

Baca Juga: Istana Tegaskan Perpres 37/2019 Bukan untuk Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI 

Ia meminta jabatan fungsional TNI yang dimaksud dalam perpres 37/2019 harus dibaca sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang prajurit TNI dalam suatu satuan organisasi TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya yang mensyaratkan penguasaan pengetahuan, dan/atau keterampilan bidang tertentu.

"Ini lebih pengaturan internal TNI, seperti jabatan fungsional di LIPI selain jabatan struktural yang ada selama ini. Intinya, ini adalah bagian dari menghargai keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang beragam dari prajurit TNI yang belum mendapatkannya selama ini," ujarnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini