nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus 2 Jaksa Terciduk KPK Ditangani Kejagung, ICW Sebut Bagian dari Intervensi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2019 16:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 30 337 2072789 kasus-2-jaksa-terciduk-kpk-ditangani-kejagung-icw-sebut-bagian-dari-intervensi-YlHw5w1bgn.JPG Aspidum Kejati DKI Jakarta, Agus Winoto terjaring OTT KPK (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara investasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyeret oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. Sebab, dua oknum Jaksa Kejati DKI yang sempat ditangkap ‎tangan justru diproses oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, penanganan kasus oknum Jaksa pada Kejati Kejati DKI oleh intenal Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah langkah keliru. Sebab, KPK berdasarkan kewenangan berhak memproses siapa saja penegak hukum yang tertangkap tangan.

"KPK adalah lembaga yang paling tepat untuk menangani kasus korupsi penegak hukum. Berdasarkan Pasal 11 huruf a UU KPK, menyebutkan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Beberapa oknum yang tertangkap memiliki latar belakang sebagai Jaksa, maka KPK secara yuridis mempunyai otoritas untuk menanganinya lebih lanjut," ucap Kurnia kepada Okezone di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Kurnia menegaskan, tidak boleh ada intervensi dari lembaga manapun untuk penanganan kasus korupsi, termasuk dari institusi Kejaksaan. Pasalnya, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Apabila dalam penanganan perkara ada pihak yang mencoba intervensi, dapat dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice) dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun," kata dia.

Tak hanya itu, ICW mengingatkan penanganan perkara yang melibatkan penegak hukum harus bebas dari konflik kepentingan. Dirinya meminta agar Jaksa Agung, HM Prasetyo mengurungkan niatnya untuk memproses anak buahnya itu.

"Jaksa Agung sebaiknya mengurungkan niatnya untuk menangani oknum jaksa yang tertangkap oleh KPK. Sebaiknya Jaksa Agung melakukan perbaikan di internal. Karena penangkapan oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah bentuk penyelamatan integritas Kejaksaan di mata publik," tuturnya.

Barbuk OTT di Kejati DKI

Kurnia berpandangan bahwa OTT terhadap oknum jaksa pada Kejati DKI merupakan upaya bersih-bersih di internal Kejaksaan. Oleh karenanya, ICW menuntut agar ‎perbaikan dari internal Korps Adhyaksa buntut tertangkapnya oknum jaksa pada Kejati DKI tersebut.

"Jaksa Agung harus bertanggungjawab atas kejadian korupsi di tubuh Kejaksaan. Karena peristiwa ini sudah berulang, maka Jaksa Agung sebaiknya mengundurkan diri karena telah gagal memastikan Kejaksaan bebas dari korupsi," katanya menandaskan.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan pengacara Suherman, pengusaha Sendy Perico, dan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI, Agus Winoto sebagai tersangka ‎kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Awalnya, KPK juga mengamankan dua oknum Jaksa lainnya yakni, Kasubsi Penuntutan pada Kejati DKI, Yadi Herdianto dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI, Yuniar Sinar Pamungkas dalam OTT. Namun, keduanya diserahkan oleh KPK ke Kejagung. Keduanya bakal diproses secara etik di Kejagung.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini