Bareskrim Limpahkan Tahap Dua Mantan Dirut PLN ke Kejaksaan Agung

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 28 Juni 2019 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 28 337 2072092 bareskrim-limpahkan-tahap-dua-mantan-dirut-pln-ke-kejanksaan-agung-QP8Rg1aMUC.jpg Jumpa Pers Mabes Polri (Foto: Muhamad Rizky/Okezone)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri akan melimpahkan tersangka eks Direktur Utama PLN Nur Pamudji dan barang bukti tahap kedua pekan depan ke Kejaksaan Agung.

"Pekan depan kami akan melakukan pelimpahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Agung," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Djoko mengatakan, bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 sejak 14 Desember 2018 oleh Kejaksaan Agung. Namun, penyidik baru dapat melakukan pelimpahan tahap kedua pada pekan depan.

Djoko menjelaskan, bahwa terhadap tersangka pihaknya tidak melakukan penahanan sejak perkara itu masuk ke Kepolisian pada 5 Juni 2015 hingga ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2017. Polisi kemudian baru menahan tersangka pada Rabu 26 Juni 2019 kemarin, sebelum dilimpahkan tahap dua ke pihak Kejaksaan.

"Sudah dilakukan upaya penahanan terhadap tersangka kemarin Rabu," ungkapnya.

Baca Juga: Akibat Korupsi PLN, Polisi Sebut Kerugian Negara Capai Rp188 Miliar

Korupsi

Adapun, sejak perkara tersebut masuk ke Polri 4 tahun lalu hingga saat ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka yaitu eks Dirut PLN Nur Pamudji. Sementara dari pihak swasta PT Trans Pasific Pertocemical Indotama (TPPI) yang terlibat dalam kasus tersebut, tidak satupun yang dijadikan tersangka.

"Memang sampai saat ini jumlah tersangkanya baru satu orang ya. Belum bertambah lagi," tambahnya.

Diketahui sebelumnya Nur Pamudji ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis High Speed Disel (HSD) yang merugikan negara hingga Rp 188 miliar.

Djoko menjelaskan, dalam kasus ini Nur Pamudji diduga telah melakukan penunjukkan langsung atas pengadaan BBM HSD di PT PLN dengan memerintahkan agar Tuban Konsorsium (PT. Trans-Pacific Petrochemical lndotama selaku leader) menjadi pemasok BBM untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan di pengadaan PT. PLN tahun 2010.

Kontrak kemudian ditandatangani tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 10 Desember 2014 dengan jangka waktu kontrak 4 tahun. Namun pada perjalanannya

PLN

Tuban Konsorsium (PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama sebagai leader) tidak mampu memasok BBM jenis HSD di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai dengan perjanjian jual beli BBM.

"Atas kegagalan pasokan tersebut PT. PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium yang mana mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian," tambahnya.

Atas perbuatannya Nur Pamudji kemudian dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini