Akibat Korupsi PLN, Polisi Sebut Kerugian Negara Capai Rp188 Miliar

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 28 Juni 2019 13:16 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 28 337 2072075 akibat-korupsi-pln-polisi-sebut-kerugian-negara-capai-rp188-miliar-6EusXpSoZh.jpg Jumpa Pers Mabes Polri (Foto: Muhamad Rizky/Okezone)

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto telah menetapkan Direktur Utama PT PLN periode 2011-2014 Nur Pamudji (NP) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis High Speed Disel (HSD) yang merugikan negara hingga Rp188 miliar.

"Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI No 9/LHP/XXI/02/2018 tanggal 2 Februari 2018, Kerugian Negara dalam perkara diatas sebesar RP188.745.051.310,72," kata Djoko di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Djoko menjelaskan, dalam kasus ini Nur Pamudji diduga telah melakukan penunjukkan langsung atas pengadaan BBM HSD di PT PLN dengan memerintahkan agar Tuban Konsorsium (PT. Trans-Pacific Petrochemical lndotama selaku leader) menjadi pemasok BBM untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan di pengadaan PT. PLN tahun 2010.

"Akhirnya Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan walaupun Tuban Konsorsium (PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama sebagai leader) tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang," ungkapnya.

Korupsi

Baca Juga: Korupsi PLN Polisi Sebut Kerugian Negara Hingga Rp 188 Miliar

Kontrak kemudian ditandatangani tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 10 Desember 2014 dengan jangka waktu kontrak 4 tahun. Namun pada perjalanannya

Tuban Konsorsium (PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama sebagai leader) tidak mampu memasok BBM jenis HSD di PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai dengan perjanjian jual beli BBM.

"Atas kegagalan pasokan tersebut PT. PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium yang mana mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian," tambahnya.

Atas perbuatannya Nur Pamudji kemudian dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Pidana.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini