Direktur Keuangan Waskita Karya Dipanggil KPK Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 28 Juni 2019 10:08 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 28 337 2072006 direktur-keuangan-waskita-karya-dipanggil-kpk-terkait-korupsi-proyek-fiktif-9ajKFSDj0e.jpg KPK (Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan‎ terhadap Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Haris Gunawan, pada hari ini. Haris Gunawan akan terkait kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya.

Sedianya, Haris Gunawan bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman (FR) selaku mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya.

 Baca juga: KPK Periksa Manager Peralatan Waskita Karya, Gali Kasus 14 Proyek Fiktif

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (28/6/2019).

Belum diketahui kaitan Direktur Keuangan PT Waskita Karya dalam kasus ini. Diduga, KPK sedang menelusuri aliran uang serta konstruksi perkara dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Penelusuran tersebut ditelisik lewat Haris Gunawan.

Selain Haris Gunawan, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aryana Sejahtera, Happy Syarief; Direktur PT MER Engineering, Ari Prasodo; serta Direktur PT Safa Sejahtera Abadi, Riza Alfarizi. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka Fathor Rachman.

 Baca juga: KPK Panggil Dirut PT Waskita Beton Precast soal Korupsi 14 Proyek Infrastruktur

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

 Baca juga: Kasus Rapat Fiktif, Dua Pejabat Kemenag Ditetapkan sebagai Tersangka Baru

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini