nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Bawa Isu Perdamaian hingga Terorisme dalam APSC di Thailand

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Senin 24 Juni 2019 13:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 24 337 2070164 wiranto-bawa-isu-perdamaian-hingga-terorisme-dalam-apsc-di-thailand-gfI5LfyF0n.jpeg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan sejumlah isu penting dalam ASEAN Political-Security Community (APSC). Di antaranya mengenai terorisme.

Wiranto mengatakan, masyarakat Indonesia telah melihat para teroris terus mengembangkan strategi dan taktik mereka baik secara kelompok maupun individu. Termasuk fenomena baru dengan keterlibatan perempuan dan anak-anak.

"Kami senang mengetahui bahwa lembaga penegak hukum kami masing-masing telah berhasil melakukan beberapa operasi di wilayah kami. Mari kita tugaskan mereka untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi mereka termasuk, upaya bersama mereka untuk berbagi informasi yang efektif di jaringan teroris lintas batas," kata Wiranto melalui siaran pers, Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Polisi Total Mengamankan 34 Terduga Teroris di Kalteng 

Aparat harus bekerja untuk menghentikan aliran dana terorisme serta menghentikan akses ke berbagai platform di internet. "Sementara itu, mari kita lanjutkan kolaborasi kita dalam melawan radikalisasi dan deradikalisasi," katanya.

Wiranto

Wiranto menambahkan, telah dirumuskan Rencana Kerja Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Menangkal Bangkitnya Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan 2018-2025. Rencana kerja itu akan fokus terhadap pencegahan dan deradikalisasi dan akan melibatkan semua pihak.

"Sebagai contoh, sejak 2016, Indonesia telah memprakarsai sebuah program yang disebut Duta Besar untuk Perdamaian di Ruang Maya di mana kami memberdayakan kaum muda kami termasuk kaum muda dari Negara-negara ASEAN. Pada April tahun ini di Jakarta, mereka berkumpul di sebuah lokakarya regional tentang komunikasi strategis untuk melawan radikalisme melalui internet," ujarnya.

Isu kedua yang diangkat Wiranto mengenai Negara Bagian Rakhine. Ia menyampaikan ada perkembangan positif, di mana AHA Centre bersama Sekretariat ASEAN dan Pemerintah Myanmar telah menyelesaikan penilaian kebutuhan awal dengan beberapa rekomendasi tentang proses repatriasi untuk orang-orang Rakhine yang sukarela, aman dan bermartabat.

Baca Juga: Polri: Densus 88 Hanya Tangkap 2 Terduga Teroris di Palangkaraya 

Kendati harus tetap diantisipasi konsekuensi munculnya unsur-unsur radikalisme dan ekstremisme, yang dapat mengarah pada terorisme dan adanya sindikat perdagangan manusia yang mencoba mengeksploitasi orang-orang yang rentan.

"Kedua ancaman tersebut dapat membawa tantangan keamanan di wilayah kami," katanya.

Wiranto juga menyampaikan mengenai kerjasama hukum. Pada isu ketiga yang diangkatnya ini, ia menyambut baik persetujuan untuk meresmikan "Perjanjian ASEAN tentang Bantuan Hukum Saling Timbal", sebagai komponen penting untuk memerangi jaringan kejahatan global.

"Kita perlu terus mempromosikan standar internasional untuk memerangi kejahatan lintas negara, termasuk pekerjaan tentang perjanjian ekstradisi ASEAN," katanya.

Isu keempat yang disampaikan Wiranto soal Laut Cina Selatan. Menurut Wiranto, ASEAN telah membuat kemajuan yang signifikan dalam negosiasi Teks Negosiasi Draft Tunggal Kode Etik. "Kita perlu mempertahankan momentum positif ini dengan menunjukkan persatuan dan solidaritas kita ASEAN pada proses untuk mencapai kesimpulan awal dari CoC yang efektif dan substantif," ujarnya.

Wiranto menuturkan, isu kelima mengenai infrastruktur kritis yang saling berhubungan di Asia Tenggara, rencana ekonomi dan ekonomi digital tidak kebal terhadap ancaman dunia maya. Saat ini, kata dia, Negara-Negara ASEAN menghadapi tantangan lain termasuk perbedaan tingkat kematangan dunia maya, prioritas kebijakan, tingkat pengembangan, dan sumber daya.

"ASEAN perlu mengeksplorasi cara mengimplementasikan Pernyataan Para Pemimpin ASEAN tentang Kerjasama Keamanan Siber dengan merujuk pada 11 norma sukarela global dari Kelompok Ahli Pemerintah PBB 2015 dan mengembangkan pemahaman bersama yang bahkan lebih dalam di dalam konteks ASEAN, termasuk untuk mempromosikan norma-norma di ruang cyber," ujarnya.

Hubungan eksternal ASEAN turut disampaikan Wiranto. Pada isu keenam yang diangkatnya, Wiranto menegaskan peran sentral ASEAN sebagai kekuatan pendorong utama kerja sama sangatlah penting. Pihaknya senang ASEAN sedang dalam proses mengadopsi Outlook Indo-Pasifik ASEAN dan diharapkan untuk mengadopsi dokumen awalnya

Terakhir yang disampaikan Wiranto adalah pentingnya memperkuat peran ASEAN dalam membangun kapasitas dalam penyelesaian konflik dan rekonsiliasi, serta lebih lanjut memperkuat nilai-nilai yang berorientasi perdamaian menuju harmoni, perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan kita dan sekitarnya.

"Kami percaya ASEAN - Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi (ASEAN-IPR) memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mempromosikan berbagi pengetahuan dan rekomendasi kebijakan. Kami yakin bahwa ASEAN-IPR, dengan dukungan penuh dari Negara-negara Anggota ASEAN, akan dapat menjalankan peran ini," tuturnya.

Wiranto turut menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk pembaharuan komprehensifnya dalam Pilar ASEAN Political-Security Community (APSC). Di mana, Cetak Biru Komunitas APSC 2025 hampir mencapai setengahnya pada tahun 2021.

"Harapan tulus kami agar Sekjen APSC terus menjalin hubungan yang lebih erat dengan Kepala Negara kami untuk memastikan bahwa agenda kami diimplementasikan. Kami yakin bahwa kemajuan ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kami sebagai wujud komitmen kami untuk mencapai visi Komunitas ASEAN 2025," ujarnya.

Pada pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dunia, di antaranya Menteri Kedua Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Kemudian, Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh dan Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri Filipina Teodore L. Locsin, Menteri Luar Negeri Singapura Dr. Vivian Balakrihnan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini