nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Respons TKN Jokowi soal Penangguhan Penahanan Soenarko

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 22 Juni 2019 08:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 22 337 2069517 respons-tkn-jokowi-soal-penangguhan-penahanan-soenarko-laoKIbA68x.jpg Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani (foto: Okezone)

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tak masalah eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko mendapat jaminan penangguhan penahanan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Adapun penjamin penangguhan penahanan Soenarko ialah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.

Baca Juga: Moeldoko Apresiasi Panglima dan Luhut Jadi Penjamin Soenarko

"Saya kira beliau berdua orang yang sangat bertanggung jawab, jadi tidak ada masalah tentu," kata Juru Bicara TKN, Irma Suryani Chaniago kepada Okezone, Sabtu (22/6/2019).

Soenarko dan keluarga

Politikus Nasdem itu berujar bahwa politik sangat dinamis. Kendati begitu ia menegaskan bahwa penegakkan hukum tak boleh diabaikan. Ia berharap Soenarko dapat berpikir jernih dan lebih bijak ke depan usai menghirup udara bebas.

"Semoga saja setelah bertemu Panglima dan Menko Kemaritiman beliau dapat berpikir jernih dan bijak ke depan. Karena bangsa ini butuh TNI yang mengawal kebhinekaan dan NKRI," terang Irma.

Sementara influencer TKN, Eva Kusuma Sundari mengaku belum mendapat informasi mengenai alasan Luhut Binsar bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan Soenarko.

"Untuk Pak Soenarko saya tidak tahu alasan Pak Luhut paling di seputar itu," terangnya.

Baca Juga: Selain Panglima dan Menko Luhut, Soenarko Juga Dapat Jaminan dari 102 Purnawirawan TNI

Kendati demikian, Eva meyakini penangguhan penahanan Soekarno belum tentu menjadi pintu masuk terjadinya rekonsiliasi antara pendukung 01 dan 02. Kata dia, rekonsiliasi diperlukan dengan atau tanpa isu ini.

"Saya tidak yakin dampaknya ke rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi diperlukan dengan atau tanpa isu penangguhan. Sementara biar dulu proses hukum berjalan tanpa kaitan dengan politik," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini