KPK Periksa Manager Peralatan Waskita Karya, Gali Kasus 14 Proyek Fiktif

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 20 Juni 2019 12:00 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 20 337 2068663 kpk-periksa-manager-peralatan-waskita-karya-gali-kasus-14-proyek-fiktif-UP9fnvWd0Y.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Manager Pengelolaan Peralatan PT Waskita Beton Precast, Imam Bukori. Pemeriksaan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2019).

Namun Febri tidak menjelaskan hal apa yang nantinya akan digali oleh penyidik dari petinggi Waskita Karya itu. Imam diduga mengetahui banyak menyoal korupsi di perusahaan plat merah tersebut.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Ilustrasi

Baca Juga: KPK Perpanjang Pencekalan 5 Orang Terkait Proyek Fiktif Waskita Karya)

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini