nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Beredar Video Lahan TNI AL Dieksekusi Pengembang China, Ini Faktanya

Adi Rianghepat, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2019 20:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 14 337 2066591 beredar-video-lahan-tni-al-dieksekusi-pengembang-china-ini-faktanya-cWkCgQ74ug.jpg Ilustrasi

SEBUAH akun bernama Putri Sudirman mengunggah sebuah video aksi eksekusi sebuah lahan. Dalam video itu pemilk akun bernama Putri Sudirman memberi narasi:

"Separah ini kah potret negeriku saat ini??

Lahan TNI AL Surabaya mau dieksekusi lewat pengadilan oleh pengembang cina.. waduuhh betapa konyolnya negara ini..."

Video tersebut sudah dibagi sebanyak 2,1 ribu kali dengan 577 komentar saat tangkapan layar diambil. Setelah ditelusuri, ternyata video tersebut bukanlah kejadian yang terjadi ‘saat ini’ dan terkait lahan TNI AL Surabaya seperti yang diklaim oleh sumber tersebut.

Kejadian dalam video tersebut terjadi pada tahun 2011, saat petugas eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dipimpin Yopi Ramben, gagal melaksanakan eksekusi lahan Kompleks Perumahan Angkatan Laut dan Pangkalan Utama Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) seluas 20,5 hektare di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang saat itu bersengketa dengan Sumardjo yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.

Saat itu, anggota TNI AL sempat bersitegang dengan rombongan eksekutor di Jalan Bukit Gading Raya sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Yopi sempat bernegosiasi dengan pihak TNI AL yang diwakili Letkol Joko Sulistyanto. Keduanya berkeras melakukan tugas negara, hingga akhirnya pasukan TNI AL mendorong rombongan eksekusi.

(Baca Juga: Diserang Hoaks, Capture Gambar Berita Okezone Hasil Editan!)

Yopi Ramben dan rombongan berpatokan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 PK/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2002 yang menyatakan, penggugat Drs Sumardjo adalah pemegang hak yang sah atas tanah Ex Eigendom Verponding Nomor 6525. 11202.11203. 11204 seluas 20,5 hektare tersebut.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI menyebutkan, menghukum Tergugat I/Pembanding 1/Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini Pemerintah RI, Cq Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, Cq Kepala Staf TNI AL atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan haknya, untuk menyerahkan sebidang tanah 20,5 hektare tersebut, dalam keadaan kosong serta bebas dari segala beban. Bila perlu, penyerahan tersebut dengan bantuan kekuasaan negara atau justice.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi ini, selain mengacu pada putusan PK MA RI No. 541 PK/Pdt/2000, tertanggal 14 Maret 2002 yang juga berdasar pada Putusan Kasasi MA RI No. 4637 K/Pdt/1998. tertanggal 17 Maret 1999.

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No, 687/Pdt/1997/PT.DKI. tertanggal 9 April 1997 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt/ G/2004/PN.Jkt.Ut, tertanggal 6 Oktober 2004 yang tengah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini