Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Sjamsul Nursalim Dianggap Cederai Komitmen Pemerintah

Fiddy Anggriawan , Okezone · Rabu 12 Juni 2019 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 12 337 2065648 kuasa-hukum-sebut-penetapan-tersangka-sjamsul-nursalim-dianggap-cederai-komitmen-pemerintah-lVN9MwsNhY.jpg Salah Satu Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail (foto: Okezone)

Perlu diketahui, SN menandatangani MSAA pada 21 September 1998. Kemudian, pada 25 Mei 1999 Menteri Keuangan dan Ketua BPPN memberikan kepadanya Surat Pembebasan dan Pelepasan (Release and Discharge - R&D).

Dokumen negara itu kemudian dipertegas dalam akta “Letter of Statement” yang dibuat dihadapan Notaris Merryana Suryana. Isinya, antara lain, menyatakan SN telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran BLBI dan hal terkait lainnya, sehingga Pemerintah menerbitkan Release & Discharge kepadanya.

Dengan surat tersebut Pemerintah menjamin dan membebaskan para pemegang saham dari tuntutan hukum apa pun di kemudian hari berkaitan dengan penyelesaian BLBI. Pemerintah berjanji tidak akan melakukan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Baca Juga: Sjamsul Nursalim dan Istrinya Berpotensi Jadi Buronan KPK jika Tidak Kooperatif 

Jaminan kepastian hukum atas penyelesaian BLBI ini kemudian dipayungi Undang-Undang RI No. 25/2000 (UU Propenas), Tap MPR No. X/2001, Tap MPR No. VI/2002 serta Inpres No. 8/2002.

Seluruhnya menegaskan bahwa bagi pemegang saham bank yang telah menandatangani MSAA dan telah memenuhi kewajibannyanya wajib diberikan jaminan kepastian hukum.

Hasil audit investigasi BPK pada 31 Mei 2002 mengkonfirmasi seluruh kewajiban SN telah dipenuhi pada tahun 1999. Oleh karenanya, Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan BPPN pada 26 April 2004 hanyalah merupakan surat penegasan bahwa kewajiban SN telah dipenuhi pada tahun 1999.

Dengan demikian, sejak tahun 1999 seluruh aset-aset termasuk hutang petambak Dipasena telah menjadi milik dan sepenuhnya dikelola Pemerintah. Apakah hutang Petambak itu akan diberikan keringanan (haircut), dihapuskan, ataupun dijual sudah sepenuhnya kewenangan Pemerintah, sudah bukan urusan SN lagi. Menjadi tidak adil, jika sekarang SN kembali dikait-kaitkan dengan dihapuskannya hutang petambak Dipasena tersebut.

Sehubungan dengan penutupan BPPN, BPK di tahun 2006 memeriksa semua proses penyelesaian BLBI, termasuk penerbitan SKL. Auditor tertinggi negara itu mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dalam rangka pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas BPPN, No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006.

BPK dengan tegas menyatakan bahwa SKL layak diberikan kepada SN karena telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA. Laporan BPK ini resmi diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini